Header Ads

Semua Kegiatan Di Kota Santri Selama Tahun 2020 Dianggarkan Rp 2,4 Trilyun


KAJEN - Sebanyak Rp 2,4 Trilyun dianggarkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 untuk membiayai semua kegiatan yang ada di daerah. Untuk itu, dalam mengelola anggaran semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mendapatkannya harus transparan.Ini semua dilakukan dalam rangka menciptakan zona pemerintahan yang bebas dan besih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Hal tersebut disampaikan Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si kepada sejumlah wartawan usai pelaksanaan kegiatan penyerahan buku APBD 2020, penandatangan pakta integritas, dan pencanangan pembangunan zona integritas Kabupaten Pekalongan, di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Jumat (03/01/2020).

''Yang terpenting adalah menyerahkan semua dokumen kepada semua OPD dan pihak terkait dengan tujuan bisa dilaksanakan tepat waktui. Kemudian kwalitas tata kelola performance bertambah baik, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta outcome semakin meningkat,” ujar Bupati.

Dijelaskan Bupati, jumlah sebanyak Rp 2,4 Trilyun cukup signifikan walaupun dibagi untuk belanja pegawai, lalu belanja modal atau kepentingan publik seperti infrastruktur, dan lain-lain. Di samping itu, kata Bupati, tahun 2020 Kabupaten Pekalongan memiliki hajatan besar yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang butuh dana sekitar Rp 37 M dari dana APBD.

Bupati merasa bersyukur karena dalam penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Pekalongan tahun 2019, dari 1.800 kegiatan pembangunan, hanya satu yang belum terselesaikan. Semua itu merupakan kegiatan fisik baik yang menggunakan mekanisme lelang atau penunjukan langsung. Dengan demikian, prosentase kesuksesan pembangunan di wilayah Kota Santri mencapai 99,9 persen atau hampir sempurna.

Untuk Tahun 2020, Pemkab Pekalongan pembangunan fisiknya antara lain menyelesaian jalan, lalu Pasar Wiradesa yang anggaran berasal dari pusat. Kemudian penataan kawasan terkena banjir dan rob, khususnya infrastrukturnya. 

“Agar pelaksanaan pengelolaan semua anggaran bisa transparan, maka semua pihak yang terkait mendapatkan anggaran dari pemerintah menandatangani pakta integritas,'' katanya.

Sementara itu, Asisten 3 Sekda, Amat Rosidin dalam laporannya menjelaskan terkait rangkaian kegiatan yang diselenggaran. Diantaranya pakta integritas yang merupakan dokumen berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun isi dari pakta integritas, papar Rosidin, meliputi berperan aktif dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Kemudian melaksanakan tugas dengan batasan-batasan kewenangan, bersikap jujur, transparasi, dan obyektif. Terakhir adalah memberikan tauladan sesama ASN. 


Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH, Wakapolres Kompol Mashudi, SH., Ketua Pengadilan Agama Kajen H. Suwoto, SH.,MH., Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.(R-N)

Diberdayakan oleh Blogger.