Header Ads

Tidak Netral Saat Pilkades,Sembilan Perangkat Desa Kebunagung Diberi Sanksi

sumber foto dari web PPDI
KAJEN - Lantaran tidak netral saat pilkades,sembilan perangkat desa di Desa Kebunagung Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, mendapat sanksi dari Kepala Desa.Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Kebunagung,Andi Kristiyanto,Senin (30/12/2019).


Menurut Andi Kristiyanto,selain masalah Pilkades tersebut,kinerja mereka juga dinilai warga kurang maksimal,seperti tingkat kehadiran di kantor balai desa tidak tertib. Apalagi,di Kebunagung sudah sejak dua tahun lalu menerapkan absensi dengan finger print, sehingga disiplin pegawai bisa terlihat. 

"Sesuai dengan aturan kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.Sembilan perangkat desa itu dijatuhi sanksi karena secara nyata memberikan dukungan kepada salah calon pada Pilkades 2019.Saya memberikan sanksi sebelumnya sudah ada aduan dari warga. Sebelum sanksi dijatuhkan, pembinaan juga sudah saya berikan. Tahun-tahun sebelumnya sudah saya beri pembinaan. Sopo reti tahun-tahun iki iso kerjo, ternyata pada saat ending saya terakhir mereka seperti harimau ke luar kandang. Terang-terangan provokasi warga agar menjatuhkan saya. Perangkat itu harusnya netral dan ngedem-ngedemi warga," ungkapnya.

Diiterangkan,untuk sekretaris desa langsung diberhentikan langsung  karena dinilai 'all out' membela salah satu kandidat. Padahal, sekdes ini baru menjabat selama 1 tahun dan masih dalam masa pantauannya.

 "Yang diberhentikan kemarin ada dua. Yang satunya sudah SP 1 dan 2. Menjelang saya kemarin purna, dia tidak ada perubahan, sehingga pada saat itu saya beri surat pemberhentian sementara sebelum saya purna yang tahap pertama. Lha selama dalam masa pemberhentian sementara itu dia tidak ada perubahan perilaku, baru diberhentikan,"ujarnya.

Sedangkan perangkat desa lainnya, kata dia, diberi sanksi berdasarkan kinerjanya.Pihaknya berharap, dengan adanya sanksi tersebut, perangkat desa bisa berubah menjadi lebih baik.

Sementara itu, Camat Kajen Agus Purwanto,ketika dimintai keterangan,membenarkan adanya kejadian tersebut.Bahkan,surat sanksi itu diberikan kepada perangkat desa dengan tembusan pihak kecamatan

"Kita belum memanggil pihak-pihak untuk  klarifikasi. Rencana nanti siang (kemarin siang) kita akan memanggil seluruh BPD, karena BPD sebagai mitra sekaligus kontrol pemerintah desa. Kami berupaya nanti memerankan fungsi BPD," terang dia. 

Adapun,sembilan perangkat tersebut yaitu, Abdul Priyono (Kadus Tengah) dan Dian Murdiyanto (Sekdes) dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat; Budi Raharjo (Kadus Kabunan) dan Muh Khaerudin (Kadus Gutoko) berupa pemberhentian sementara dan penghentian tunjangan,sedangkan Agus Munandar (Kadus Pagentan) dan Supadma (Kadus Sibedug) mendapatkan sanksi administratif dan penarikan hak pengelolaan bengkok

Surono (Kadus Mekaragung),Mudilah (Kadus Bubak), dan Pri Raharjo (Kasi Pemerintahan) mendapat sanksi administratif dan harus berangkat setiap hari dari 07. 00 WIB -16. 00 WIB.Sedangkan 4 Perangkat Desa lainnya bebas dari sanksi. (Ros-Nk)
Diberdayakan oleh Blogger.