Header Ads

Meski Banyak Hutang,Kades Terpilih Dilarang 'Macam-Macam'


KAJEN - Sebanyak 206 Kades periode 2019-2025 dan 1 Kades pergantian antar waktu dilantik Bupati Pekalongan,KH.Asip KHolbihi,di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan,Rabu (18/12/2019).

"Tadi waktu saya memberi SK,saya tepuk-tepuk maksudnya paham tidak?artinya 'jangan macem-macem',Niat kerja yang baik untuk mbangun desa. Sudah itu saja. Semua boleh dilakukan tapi jangan yang melanggar aturan,"ungkap Bupati Pekalongan dalam sambutannya. 

Meskipun sebagian besar Kades terpilih memiliki utang, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menekankan agar ratusan kades periode 2019-2025 tidak macam-macam. 

"Saya melihat latar belakang para kepala desa ini sangat beragam ada yang sudah tiga periode.. ini sudah pengalaman 'diapusi wes angel' (dibohongi sudah susah),ada yang masih muda dan masih baru,ada yang mantan DPRD disalah satu kabupaten... ini sudah pengalaman,ada yang anggota TNI/Polri,ada yang S1,S2 ada  juga yang SMP,semua bagus yang penting punya niat kerja ingkang sae kangge mbangun deso (niat yang baik untuk membangun desa),"ujarnya.

Dikatakan,sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kades pemegang otoritasi pemerintahan di desa. 

"Kepala Desa menjadi Manager pembangunan di desa,maju atau tidaknya desa tergantung panjenengan. Ada beban berat, amanat berat yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun Allah SWT,jadi jangan main-main," tandas dia. 

Bupati berpesan,agar Kades yang dilantik melakukan konsolidasi sosial dan politik antar warga. Konsolidasi ini dalam rangka menciptakan suasana kondusif dan stabilitas politik di desa, karena kondusivitas di desa merupakan modal untuk membangun.

"Saya mengajak seluruh kepala desa yang baru untuk konsolidasi sosial,panjenengan rangkul semua warga,untuk menciptakan suasana yang kondusif,segera lakukan silaturahmi dan pendekatan termasuk yang kemarin kompetitor karena mereka juga sudah jadi warga panjengan,"tuturnya.

Disebutkan,sesuai amanat Presiden, kades harus fokus di bidang pelayanan masyarakat di desa. 

"Pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan mandat desentralisasi fiskal di desa. Tidak ada alasan tidak melaksanakan program karena tidak ada uang," tegasnya. 


Disebutkan,ada Rp 266 miliar untuk alokasi dana desa, sehingga ada peningkatan Rp 6 miliar lebih dari tahun 2019. Alokasi DD Rp 110 miliar. Sehingga ada Rp 300-an miliar desentralisasi fiskal, baik ADD maupun DD. Rata-rata Rp 1,6 miliar tiap desa. 

"Saya ngerti panjenengan utange akeh. Tapi jika ikhlas ingin menata desa maka rezeki bisa mengikuti. Tapi jangan macam-macam dengan ADD dan DD. Harus dikelola dengan akuntabel dan transparan," tandas Bupati. 

Ditambahkan,ada sekitar 75 persen kades yang dilantik diisi anak muda,sehingga diharapkan menjadi modal yang baik untuk pembangunan.

"Ini komposisi yang bagus. Kekuatan ini jadikan modal untuk membangun. Jadilah kades yang baik. Semoga panjenengan semua selamat dunia akhirat. Karena kita miris jika mendengar ada kades tersangkut persoalan hukum,semoga bisa panjenengan menjalankan amanah dengan baik dan barokah,"pungkasnya.(Ros-Nk)
Diberdayakan oleh Blogger.