Header Ads

Rendahnya Integritas Jadi Salah Satu Penyebab Tingginya Korupsi


KAJEN - Rendahnya integritas menjadi salah satu faktor masih tingginya kasus korupsi di indonesia,demikian diungkapkan oleh Bupati Pekalongan melalui Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer MM dalam Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Hotel Santika Pekalongan, Selasa (01/10/2019).

Sosialisasi diikuti 20 peserta dari OPD yaitu  Perhubungan, Kesehatan, Infrastruktur, Penanaman Modal, Perijinan, Pengelolaan Keuangan dan  Pendapatan Daerah serta Pengadaan  Barang/Jasa. Adapun sosialisasi disampaikan Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Siti Mardiyah.

"Masih tingginya kasus korupsi di Indonesia terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena masih rendahnya integritas. Oleh karena itu KPK memandang perlu menggalakkan pendekatan pemberantasan korupsi   melalui upaya membangun integritas,"ungkap Sekda Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer MM saat membacakan Sambutan Bupati.

Dalam survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan bersama Inspektorat Kabupaten Pekalongan tersebut,Sekda menyebutkan kehadiran  integritas  Individu, organisasi, nasional,  merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Karena tanpa    integritas, sebaik apapun sistem yang diterapkan, akan terus muncul korupsi,” tutur Mukaromah.

Lebih lanjut Sekda mengutarakan, tujuan dilaksanakannya SPI ini adalah untuk memetakan  risiko korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi, sistem integritas serta sistem anti korupsi, dengan fokus pada beberapa OPD yaitu  Perhubungan, Kesehatan, Infrastruktur, Penanaman Modal, Perijinan, Pengelolaan Keuangan dan  Pendapatan Daerah serta Pengadaan  Barang/Jasa.


"Berdasarkan data KPK Semester I, Januari-Juni 2019, dari 63 kasus  tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berdasarkan instansi,terdapat 29 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di pemkab/pemkot,"ujarnya.

Sedangkan brdasarkan jenis perkara, terdapat 49 kasus suap, 11 kasus pengadaan barang/jasa,  2 kasus penyalahgunaan wewenang dan 1 kasus buatan.

Untuk mendukung terwujudnya good governance tersebut, KPK merancang  SPI  yang dapat  dilaksanakan secara mandiri oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. SPI  hadir untuk  mengindikasikan adanya perilaku     korupsi dan mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga pemerintahan dari sisi internal, eksternal, maupun laporan-laporan  terkait.

“Penilaian integritas dilakukan pada integritas internal melalui  survei pegawai , integritas eksternal melalui masyarakat penerima layanan publik, penilaian eksternal melalui narasumber ahli dan faktor koreksi melalui laporan aduan masyarakat dan dokumen LKHPN,” jelas Sekda.

Hasil dari SPI ini nantinya akan dilaporkan kepada KPK sebagai dasar kebijakan anti korupsi yang bermanfaat untuk menentukan   identifikasi area rentan   korupsi. Indikator keberhasilan kegiatan anti korupsi dan peningkatan kualitas kepercayaan publik kepada  pemerintah.

Bupati Pekalongan menyatakan mendukung dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan SPI tersebut dan berharap kegiatan itu memberikan manfaat, khususnya dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Pekalongan melalui misi ke4 yaitu Menyelenggarakan Birokrasi Pemerintahan yang Professional,  Bersih dan berakhlak.(Ros-Nk)
Diberdayakan oleh Blogger.