Header Ads

Bawaslu Nilai Perubahan Terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 Sangat Mendesak



KAJEN – Dalam jumpa  pers Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan awak media,terungkap kegalauan Bawaslu Kabupaten Pekalongan karena terancam tidak bisa melaksanakan tugasnya dalam mengawasi pelaksaan Pilkada 2020,di Kabupaten pekalongan,di Kantor Bawaslu setempat,Senin (09/09/2019).

Komisioner Bawaslu,Wahyudi Sutrisno, mengungkapkan bahwa Bawaslu tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Kita berusaha menyampaikan bahwa  perubahan terhadap UU Nomor  10 tahun 2016 ini sudah sangat mendesak,karena ini berhubungan dengan eksistensi Bawaslu dalam pengawasan Pilkada 2020,”ungkapnya.

Dikatakan,pihaknya selama ini sudah berusaha  ke tingkat RI maupun ke MK.Namun,sementara pihaknya tetap berpegang teguh pada undang-undang yang ada.

“Jadi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu adalah lembaga yang permanen, tapi di UU 10/2016 sifatnya adalah adhoc,”tuturnya.

Disebutkan, dalam UU 10/2016 anggotanya tiga orang. Padahal jika mengacu UU 7/2017 di kabupaten/kota bisa tiga sampai lima orang,sedangkan di provinsi lima sampai tujuh orang, dan wewenangnya jauh lebih besar di UU 7 Tahun 2017. Padahal, menurutnya,Pilkada mengacu pada UU 10/2016.

“Kita mungkin masih bisa mengawasi,saya masih optimis, tapi dimungkinkan akan terjadi gugatan-gugatan terutama dari pihak yang kalah terutama terkait kelembagaan kita,”tandasnya. (Ros-Nk)
Diberdayakan oleh Blogger.