Header Ads

Anggaran Pilkada 2020 Untuk KPU dan Bawaslu Ditandatangani


KAJEN - Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan oleh Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi,KPU dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan,di ruang rapat Bupati Pekalongan,Senin pagi (30/09/2019).

NPHP dinilai penting lantaran dana akan digunakan untuk penyelenggaran Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan,Ahmad Dzul Fahmi menuturkan bahwa Bawaslu akan menerima anggaran sebesar Rp 7.216.584.000,-.

"Anggaran ini akan digunakan untuk honorarium pengawas sebanyak Rp 4.710.000,000,- . Pengawas kecamatan sebanyak 3 orang dikali 19 kecamatan berjumlah 57 orang, pengawas desa ada 285 orang, dan pengawas TPS berdasarkan Pemilu sebelumnya ada 1.535 orang,"ungkapnya.

Selanjutnya,untuk pengadaan barang dan jasa sebanyak  Rp 2.506.000.000,-.Adapun terkait mekanisme pencairan nantinya bank penerima adalah ditunjuk oleh pihak ke 1 yaitu Pemkab Pekalongan. 

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan,Abi Rizal mengungkapkan,pembahasan anggaran dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan dengan PABD hingga ada kesepakatan.

"KPU menerima anggaran dua kali yaitu pada tahun 2019 ini sebanyak Rp.147.110.000,- dan untuk tahun 2020 sebanyak Rp.30.136.821.375,-.Karena dua anggaran maka sesuai dengan mekanisme Permendagri 54 maka bisa dilakukan dalam satu NPHD,"ujarnya.

Menurutnya,total anggaran terbesar akan digunakan untuk honor penyelenggara yaitu sebanyak 54 %.

"PPK sejumlah 95 orang di 19 kecamatan,665 PPS,untuk TPS rencana ada 1.535 dari jumlah pemilih diperkirakan diangka 753.790,"katanya.

Adapun Bupati Pekalongan,KH.Asip Kholbihi dalam kesempatan tersebut berharap agar anggaran tersebut bisa digunakan sebaik mungkin dan seteliti mungkin.

"Saya juga berharap ditengah anggaran yang sudah disiapkan agar  bisa segera disosialisasikan karena ini senyampang dengan Pilkades,karena di Kabupaten isu pilkada ini kurang menarik dibanding Pilkades,"tandasnya.(Ros-Nk)




Diberdayakan oleh Blogger.