Header Ads

Raperda Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Uji Publikan

uji publik raperda

Pemkab Pekalongan sedang mempersiapkan reperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Adapun tahapannya sudah sampai uji publik yang digelar pada (7/31/2019) di ruang rapat paripurna DPRD

Toid wakil kelompok tani dari siwalan mengatakan masalah paling krusial yang dihadapi petani adalah soal pengairan. Untuk itu pasal yang mengaturnya harus jelas dan solutif jangan sampai ambigu.

Abdul munir dari fraksi PKB juga berpendapat bahwa semestinya dalam menyusun raperda tersebut petani pengguna air dilibatkan dan sayangnya itu belum dilakukan. Karenanya pada revisi kedepan harus menggandeng petani pengguna air

Pasal 3 tentang ganti rugi jika gagal panen adalah salah satu yang banyak mendapat sorotan dari peserta public hearing. Sebab belum cukup jelas menerangkan kriteria atau spesifikasi gagal panen.
Public hearing raperda

Ketidak jelasan itu dikhwatirkan nantinya akan menjadi bumerang bagi OPD. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan dari DPU Taru.

Sementara itu Sofwan Sumadi dari fraksi PAN mengatakan bahwa raperda ini harus didukung tapi perlu disempurnakan agar nantinya menjadi pelindung bagi petani namun tidak membebani pemerintah daerah.

Usai agenda public hearing yang dipimpin oleh Dodiek prasetyo dari fraksi PDIP dan dihadiri oleh narasumber dari Unsoed Purwokerto itu untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan revisi raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani berdasar masukan dari berbagai pihak.

Diberdayakan oleh Blogger.