Header Ads

12 Perempuan Duduk Di Kursi Parlemen DPRD Kabupaten Pekalongan, Ini Pengaruhnya


DPRD Kabupaten Pekalongan

Keterwakilan perempuan di parlemen  merupakan salah satu perwujudan membangun keadilan di ranah legislatif, karena akan memengaruhi kebijakan publik di daerahnya agar lebih sensitif gender.


Menurut ketua DPRD, Dra Hj Hindun, MH, meskipun kuota keterwakilan perempuan di parlemen khususnya di DPRD kabupaten Pekalongan periode 2019 - 2024 belum bisa mencapai 30 persen, namun sudah cukup baik yaitu 12 orang atau sekira 24 persen.
Kebijakan yang bisa memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat terutama kaum wanita perlu diperjuangkan dengan cara masuk di ranah kebijakan yang diantaranya adalah DPRD.

" Ini menjadi penting keterwakilan perempuan itu, karena banyak isu-isu gender yang  harus diperjuangkan oleh perempuan di DPRD. Kebijakan perempuan untuk bisa memberikan kesejahteraan yang terkait dengan isu gender saya kira harus terwakili di ranah kebijakan. Dan ranah kebijakan itu antara lain adalah DPRD. Dengan keterwakilan yang banyak ini nanti mudah-mudahan di kabupaten Pekalongan bisa memberikan manfaat yang besar bagi isu gender" 

Menyoal tentang bertambahnya keterwakilan perempuan di DPRD, bupati Pekalongan, H .Asip Kholbihi, SH. MSi melihat hal itu akan berpengaruh terhadap dukungan politik untuk program-program yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan

Asip Kholbihi

" Saya kira ini akan lebih banyak perempuan, sehingga nanti program-program yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan akan mendapat dukungan politik dari kawan-kawan di DPRD "




Isu tentang kesetaraan gender dan perlindungan hak terhadap perempuan menjadi salah satu yang akan di perjuangkan oleh  anggota DPRD terpilih dari Partai Amanat Nasional ( PAN ), Shinanta Previta Anggreani. Nantinya Ia akan terus memantau program-program yang terkait dengan penurunan angka kematian Ibu melahirkan, serta program-program pemberdayaan perempuan

Shinanta Previta Anggreani

" Salah satunya dengan memperjuangkan penurunan AKI ( angka kematian ibu ), karena di kabupaten Pekalongan masih lumayan tinggi. Dan masalah kesetaraan gender terkait dengan pendidikan, kesejahteraan dan pekerjaan. Harapan saya dengan peningkatan terpilihnya anggota DPRD perempuan di kabupaten Pekalongan, bisa mewakili aspirasi aspirasi di kaum perempuan "


Seperti diketahui, jumlah perempuan yang duduk di DPRD kabupaten Pekalongan periode 2014 - 2019 sebanyak 11 orang. Dan pada periode 2019 - 2024 meningkat menjadi 12 orang. Semakin banyak kehadiran perempuan dalam kursi Parlemen harapannya dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dapat mendorong  sejumlah perubahan atas kebijakan dan kepentingan perempuan dapat lebih terwakili. ( Git )

Diberdayakan oleh Blogger.