Header Ads

Tangani Masalah Kependudukan,Koalisi Untuk Kependudukan Dan Pembangunan Dilantik



KAJEN - Dinas PMD P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan melakukan pengukuhan pengurus Koalisi untuk Kependudukan Dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2019 - 2022.Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum Koalisi Indonesia untu Kependudukan dan Pembangunan Provinis Jawa Tengan,Prof.DR.Ir Saratri Wilonoyudho  dan disaksikan langsung oleh Bupati Pekalongan di Aula lantai 1 Setda Kabupaten peklongan,Selasa (02/06/2019)

Bupati Pekalongan dalam sambutannya mengatakan,pihaknya berterimakasih  kepada Kolaisi ini karena dalam mengatasi masalah kependudukan Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dan harus melibatkan banyak pihak.

"Saya melihat koalisi ini merupakan gabungan akademisi,praktisi dan birokrasi,saya meyakini akan mampu mengemban tugas dan sangat baik dan sekaligus mampu memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah untuk segera diambil langkah-langkah bagaimana mengambil langkah-langkah untuk mengurai masalah-masalah kependudukan,"ungkapnya.

Dikatakan,pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Pekalongan sebanyak 886.197 Menurutnya,sekarang penduduk Kabupaten Pekalongan sudah semakin bertambah.

"Kalau kita lihat kenaikannya dari tahun 2016,yaitu sekitar 5.656 jiwa per tahun...ini adalah trend kenaikan penduduk Kabupaten Pekalongan per tahun.Tentu ini membawa konsekuensi terhadap laju pertumbuhan penduduk atau LPP sebesar 0,69 persen,memang masih dibawah  LPP provinsi,"katanya.

Menurutnya,meskipun kondisi ini masih dibawah LPP Provinsi Jawa Tengah (0,71) namun apabila dibandingkan dengan LPP Kabupaten di wilayah Pantura (Brebes 0,41, Tegal 0,30, dan Pemalang 0,30), LPP Kabupaten Pekalongan masih cukup tinggi. Untuk itu diperlukan upaya dan langkah konkrit menurunkan laju pertumbuhan dan meningkatkan kualitas penduduk.

"Upaya dan langkah konkrit tersebut,setidaknya melalui penyerasian kebijakan kependudukan dengan program pembangunan di segala bidang, baik aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas serta penyebaran penduduk, sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung di setiap wilayah."tutur Bupati.

Dijelaskan, Bupati, program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi tumpuan harapan, karena tidak saja bertujuan mengurangi jumlah kelahiran, namun juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

“Untuk itu, penduduk perlu diarahkan baik itu pertumbuhannya, penyebarannya, kesehatannya, ekonominya, bahkan keluarganya dengan tepat sesuai dengan arah pembangun itu sendiri,” tandasnya.

Pihaknya berharap,dengan terbentuknya Koalisi Kependudukan di Kabupaten Pekalongan, maka Pemerintah Daerah akan terbantu dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan KB, mengingat tugas utama Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan adalah memberikan solusi kepada Pemerintah tentang pembangunan kependudukan melalui sumbangan pemikiran terutama dari pemikiran akademis.(Ros-Nk)


Diberdayakan oleh Blogger.