Header Ads

105 Orang P2KD Ikuti Bintek Gelombang I

KAJEN -Bimbingan teknis dengan tema “Pilkades Berkualitas, Bermartabat dan Tolak Anduman”  bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tahun 2019,diselenggarakan di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan,Selasa (30/07/2019).
 
Bintek tersebut terbagi dalam 2 gelombang (2 hari) yakni Selasa (30/7/2019) dan Rabu (31/7/2019).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD P3A PPKB) – H. Muhammad Afib, S.Sos, dalam laporannya menyampaikan 210 Desa di Kabupaten Pekalongan yang akan menyelengarakan Pilkades tahun 2019 ini, semua telah selesai membentuk P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa).

"Bintek bagi P2KD gelombang I diikuti oleh 105 orang yang berasal dari unsur BPD dan 210 orang dari unsur P2KD dan dari unsur Kecamatan selaku Pengawas 9 orang. Sedangkan untuk gelombang II diikuti 105 unsur BPD, 210 unsur P2KD dan dari unsur Kecamatan 10 orang,"ungkapnya.

Seharian penuh peserta Bintek akan diberikan pengarahan oleh bapak Bupati dan bimbingan narasumber dari Polres, Kejaksaan, Inspektorat, Tim Teknis dari Bagian Hukum Setda.  
 
"Semoga Bintek 2 hari ini akan berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa pun," harap M. Afib.

Sementara itu Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai membuka bintek menyampaikan penekanan dalam bintek adalah seluruh P2KD sepakat akan melakukan reformasi terutama dalam kualitas penyelenggaraan Pilkades di desa masing-masing.

 “Mereka sepakat akan memilih calon Kepala Desa dari desanya yang betul-betul qualified dan tidak menggunakan pertimbangan selain kualitas. Kalau dahulu kan NPWP (Nomor Piro Wani Piro), sekarang tidak ada lagi. Seperti rekrutmen yang dilakukan pada saat merekrut perangkat desa yang fair play. Jadi nanti di tingkat desa akan kita setting seperti itu dan alhamdulillah sudah ada kesepakatan bersama, ada kesepahaman dan mereka sudah siap semua karena P2KD ini menjadi motor dari sukses tidaknya Pilkades serentak serta berkualitas atau tidaknya Pilkades," ujar Bupati.

Dikatakan,seluruh warga masyarakat terutama para calon Kepala Desa, keluarga calon, tim sukses, penyelenggara, pengawas, bahkan sampai ke tingkat Kabupaten juga telah menyepakati bahwa apabila memang ditemukan pelanggaran yang memiliki dimensi hukum, maka akan kita teruskan. Bahkan sampai yang lebih ekstrim kalau memang terbukti secara terstruktur, sistematis dan massif walaupun dia menjadi pemenang akan tetapi tidak akan dilantik.

"Keinginan kita hanya ada satu yaitu supaya ada perubahan agar Pemilihan Kepala Desa ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Target kita kalau tidak bisa semua, ya sebagian karena berubah itu bertahap. Tapi mudah-mudahan keinginan untuk bisa berubah itu sudah mulai Nampak terutama dari penyelenggaranya," jelasnya. 

Bupati Asip menuturkan bahwa untuk mengawasi agar para calon Kepala Desa ini tidak andum (bagi-bagi) juga sudah dipersiapkan perangkat-perangkatnya, pengawasannya diperketat, aturannya diperkuat sehingga akan terwujud Pilkades yang bisa diikuti oleh seluruh kader terbaik di desa. (Ros-Nk)



Diberdayakan oleh Blogger.