Header Ads

RAPBD Kabupaten Pekalongan 2019 Sebesar Rp 2,3 Triliun

KAJEN - Jumat (9/11/2018) sore, selain digelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka Persetujuan Bersama Raperda tentang Rencana induk Tata Kelola Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years). Juga dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakan KUA dan PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2019.

Kegiatan dihadiri Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH dan ketiga Wakil Ketua DPRD, unsur Forkompinda, para Anggota DPRD, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan.

Bupati dalam sambutan menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 telah dapat diselesaikan dengan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif. Meskipun, kata Bupati, dalam pembahasan penuh dinamika dan perbedaan pendapat, baik melalui rapat kerja badan anggaran maupun komisi-komisi. 

“Namun dengan semangat kebersamaan perbedaan pendapat tersebut dapat dicarikan solusi pemecahannya sehingga pada hari ini dapat disepakati bersama untuk menjadi landasan penyusunan RAPBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019,” kata Bupati.

Bupati menjelaskan KUA dan PPAS merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang dalam penyusunannya telah diupayakan agar substansinya terdapat keselarasan dan sinergi antara kebijakan Daerah, Provinsi dan kebijakan Nasional, keterpaduan antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

“KUA dan PPAS ini juga telah diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat menampung berbagai program yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mencerminkan pemerataan pembangunan kewilayahan. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada belum dapat sepenuhnya terakomodir,”  terangnya.

Adapun struktur PPAS Tahun Anggaran 2019 secara umum adalah Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 2.298.856.136.800,- atau naik 5,59% dari Pendapatan Daerah Tahun 2018 setelah perubahan. 

Untuk Belanja Daerah, direncanakan sebesar Rp 2.417.318.278.800,- atau naik 0,42% dari Belanja Daerah tahun 2018 setelah perubahan. Dari komposisi pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp 118.462.142.000,-.

Sedangkan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 118.462.142.000,- akan digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga secara riil defisit sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

“Saya ingin mengajak kepada kita semua untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan mandat konstitusional ini, dan inilah tanggungjawab kita selaku pelaksana pemerintahan di daerah,” tutur Bupati.

Selanjutnya, kata Bupati, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, semua proses penyusunan dan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2019 sudah dapat kita selesaikan selambat-lambatnya satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019.
Diberdayakan oleh Blogger.