Upacara Hari OTDA

KAJEN – Semua Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dimunta untuk tidak takut berinovasi mengingat sudah ada jaminan perlindungan hukum bahwa inovasi tidak bisa diperkarakan.Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 22 tahun 2018 di lingkungan Kabupaten Pekalongan (25/4).

 “Inovasi di daerah bukan hanya mampu memberikan solusi di daerah dan gerbang mewujudkan kesejahteraan tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing negara kita,” jelasnya. 

Lebih lanjut Wabup juga menekankan bahwa menjadi tantangan besar kita bersama yaitu bagaimana mengobarkan semangat positif otonomi daerah ke seluruh penjuru tanah air. Dijelaskannya, ada 3 hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Dimana Otonomi Daerah merupakan hal yang harus dikedepankan.

Kedua, lanjut Arini, menjadi perhatian dan komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good goverment, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah masih perlu terus ditingkatkan. 

“Ketiga, upaya peningkatan kesejahteraan adalan menjadi tanggung jawab  Pemerintah,” ujarnya. 

Dalam peringatan yang bertemakan “ Mewujudkan Nawacita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang bersih dan Demokratis” Mendagri menyampaikan arti dari tema tersebut adalah mengharuskan daerah-daerah untuk menjalankan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan dan tolok ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga apapun itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

 “Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi Otda didasarkan atas aspek kelembagaan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam setiap dampak penyelenggaraannya Otda terkait pada prinsip bahwa semua Warga Negara punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum,” jelasnya. 

Ditambahkannya, mewujudkan Nawacita sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat disetiap jengkal tanah air kita.

 “Mewujudkan kesejahteraan adalah keniscayaan jika Otonomi Daerah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan serta memberi kepastian hukum dan partisipatif,” kata Arini. 

Menurut Mendagri, penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.