Header Ads

Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa konstruksi dan Peraturan Lainnya

KAJEN - Acara sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait,dilaksanakan  di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.Rabu (24/04/2019).

Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM saat membacakan sambutan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan,pekerjaan konstruksi merupakan salah satu penopang penting dalam segi kehidupan karena secara tidak langsung dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, usaha miro serta usaha kecil sebagaiama diatur dalam PP Nomor 16 tahun 2018 dengan prinsi 'value for money' yang diartikan setiap uang yang dibelanjakan pemerintah diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya dan lokasi serta penyedia.

Hal tersebut telah diikuti dengan perkembangan teknologi seperti aplikasi Sirup, Sikap dan aplikasi lainnya. Artinya, kata bupati, bagi para pelaku usaha konstruksi lokal, penyelenggara seperti PPK, PPTK dan lainnya harus mampu mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan melalui pelatihan, sertifikasi dan lainnya termasuk sosialisasi jasa konstruksi ini.

Pada kesempatan itu, Sekda Mukaromah Syakoer menekankan untuk para peserta agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik serta tanyakan persoalan dan permasalahan sedetil mungkin kepada narasumber. 

"Jangan sampai kegiatan yang ada di Kabupaten Pekalongan ada hal yang tidak diinginkan," tandas dia.

Sementara itu,Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan,  Abdul Cholik, menyampaikan tujuan dilaksanakan  acara tersebut adalah agar pengelolaan kegiatan baik pejabat pengadaan, tim teknis dan pengawas serta penyedia jasa konstruksi memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Menyamakan persepsi antara pengelola kegiatan dan penyedia barang atau jasa terhadap peraturan yang ada. Kemudian temuan pemeriksaan dalam pelaksanaan pekerjaan pada konstruksi 2019 dapat diminimalisir," kata dia.

Adapun peserta dari kegiatan ini dari penyedia barang dan jasa, unsur organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala Badan usaha milik daerah (BUMD).

 "Narasumber dari lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan lembaga pengembangan jasa konstruksi,"imbuhnya.(Ros-Nk) 


Diberdayakan oleh Blogger.