Header Ads

OTT Kerap Bocor, Pegawai KPK Beri Petisi ke Pimpinan

OTT Kerap Bocor, Pegawai KPK Beri Petisi ke Pimpinan
Wadah Pegawai KPK menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan kepada rekan mereka yang dianiaya.
 (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan petisi kepada pimpinan lembaganya. Dalam petisi berjudul "Hentikan segala bentuk upaya menghambat penanganan kasus" itu pegawai KPK mengeluhkan masalah di bidang penindakan, salah satunya kebocoran saat penyelidikan. 

Kedeputian penindakan mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai ke level yang lebih tinggi, kejahatan korporasi, dan tindak pencucian uang.

Setidaknya ada lima poin yang menyebabkan masalah di bidang penindakan. Pertama, terhambatnya penanganan perkara pada ekspose tingkat kedeputian. 


Penundaan tersebut dianggap tak memiliki alasan yang jelas dan terkesan mengulur waktu hingga berbulan-bulan. Hal itu dianggap berpotensi menghambat pengembangan perkara ke level pejabat lebih tinggi.


Poin kedua adalah tingkat kebocoran yang tinggi di tahap penyelidikan. Dalam beberapa bulan belakangan penyelidikan kerap bocor dan berujung kegagalan pada operasi tangkap tangan. Alhasil, hal itu berdampak pada munculnya ketidakpercayaan di antara pegawai dan pimpinan serta membahayakan keselamatan personel di lapangan.

"Hampir seluruh satgas di penyelidikan pernah mengalami kegagalan dalam beberapa kali pelaksanaan operasi tangkap tangan yang sedang ditangani karena dugaan adanya kebocoran OTT," demikian bunyi penggalan petisi yang dibuat pada 29 Maret lalu.

Poin ketiga pegawai juga mengeluhkan perlakuan khusus terhadap saksi. Mereka mengalami kesulitan memanggil saksi pada level jabatan atau golongan tertentu. 

Selain itu, sejumlah saksi juga mendapatkan perlakuan istimewa seperti saksi yang masuk melalui basement, lift pegawai, dan masuk tanpa melalui lobi dan melakukan pendaftaran sebagaimana prosedur yang seharusnya.


Poin keempat, pegawai juga mengeluhkan sulitnya mendapat izin penggeledahan di lokasi tertentu. Tanpa alasan objektif pengajuan penggeledahan di lokasi tertentu tidak diizinkan. Hal itu membuat penyidik kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti. 

Poin terakhir, pegawai juga menyoroti pembiaran dugaan pelanggaran berat. Sejumlah dugaan pelanggaran berat oleh oknum di penindakan dinilai tidak ditindaklanjuti secara transparan oleh Pengawas Internal. 

Pegawai KPK menyoroti di satu sisi kode etik diterapkan dengan sangat ketat, tapi di di sisi lain hal itu berjalan lamban. Bahkan, penerapan sanksinya pelan-pelan menghilang seiring berjalannya waktu.

Para pegawai KPK mengaku sudah berupaya menyampaikan hal ini ke pimpinan KPK, baik melalui forum Wadah Pegawai maupun penyampaian langsung secara informal oleh personel yang ada di jajaran Kedeputian Penindakan.

Namun, upaya itu dinilai menemui jalan buntu. Pegawai KPK khawatir jika hal itu didiamkan, maka wibawa lembaganya akan memudar.

Terkait petisi ini CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi pimpinan KPK maupun Juru Bicara KPK Johan Budi. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban.


(CNN Indonesia)
Diberdayakan oleh Blogger.