Header Ads

Balai Desa Harus Buka Jam 8 Pagi

KAJEN - Serapan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Pekalongan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2019 baru 65 persen hingga 70 persen,padahal triwulan pertama tahun 2019 sudah selesai. Untuk itu Bupati Pekalongan,KH.Asip Kholbihi turun langsung untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serapan DD/ADD,Kamis (04/04/2019).

Desa yang dikunjungi kamis kemarin,yaitu  desa-desa di Kecamatan Kedungwuni, Karangdadap, Wonopringgo, dan Buaran di Kecamatan Kedungwuni, serta desa-desa di Kecamatan Doro, Talun, Petungkriyono, Karanganyar, dan Lebakbarang di Kecamatan Doro,sedangkan yang telah dimonitoring dan dievaluasi.

"Pertama ini untuk monitoring dan evaluasi berkaitan dengan dana desa karena serapannya pada triwulan pertama ini rata-rata baru sekitar 65 persen. Bahkan, di Kecamatan Kedungwuni belum sama sekali untuk alokasi Dana Desa,padahal Dana Desa ini berkaitan dengan Siltap yaitu penghasilan untuk perangkat desa,"ungkapnya Bupati Asip.

Nantinya,Bupati akan mendisiplinkan tata kelola keuangan di desa perwilayah, agar tata kelola keuangan di desa tepat sasaran, administrasinya baik, dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari. 

Kemudian Bupati juga menyinggung terkait Balai desa yang selama ini tidak jelas waktu bukanya,Sehingga Bupati menekankan  agar Kades dan Sekdes pada pukul 08.00 WIB harus sudah siap duduk di Balai Desa untuk melayani masyarakat.

"Banyak Balai Desa yang ndak jelas bukanya kapan. Ya dia datang tapi jam 14.00 WIB, jam 15.00 WIB. Sekarang mereka harus datang jam 08.00 WIB untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi di desa, setelah itu kalau mau melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial 'monggo'. Yang jelas masyarakat ada kepastian, kapan mereka bisa menemui kepala desa, sehingga mengurus dokumen itu ada kepastian. Tahun 2020 akan disesuaikan jam kerjanya,paralel dengan jam kerja kecamatan dan kabupaten," ujar Asip.

Dilanjutkan,Bupati juga akan menggandeng KPU dan Bawaslu untuk mensosialisasikan Pemilu di tingkat Desa, sehingga tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi dan tingkat kesalahan masyarakat bisa ditekan.

"Dari hasil simulasi kemarin di Linggoasri itu ternyata yang bener hanya 50 persen. Ini kan mengkhawatirkan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini dibantu dengan kades dan perangkat desa, masyarakat bisa tercerahkan lagi sehingga bisa berpartisipasi. Target saya bisa 80 persen untuk Pilpres dan Pileg ini. Ada kalangan masyarakat yang belum tau sama sekali, terutama di desa-desa, di gunung-gunung. Ini menjadi kewajiban kepala desa," tandasnya.

Untuk mencapai titik kerja yang ideal tadi, lanjut Bupati, pemkab juga sedang mereformulasi sistem pendapatan yang ada di desa. Jika mengacu pada PP 11/2019, kata Asip, terjadi penurunan pendapatan kepala desa dan perangkat desa.

Sementara itu Kepala Dinas PMD, P3A, dan PPKB Kabupaten Pekalongan, M Avib, mengatakan, di Kecamatan Kedungwuni serapannya untuk triwulan pertama masih nihil per 1 April 2019. Untuk Kecamatan Doro dan sekitarnya relatif masih lebih bagus. Bahkan,untuk kecamatan Petungkriyono sudah 100 persen. 

"Demikian juga untuk add-nya juga relatif sama, desa yang mengajukan DD juga mengajukan ADD. Secara keseluruhan, di tingkat Kabupaten Pekalongan 65 persen hingga 70 persen serapan DD/ADD-nya," terang dia.

Menurut Avib,harusnya untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2019 serapan DD/ADD sudah selesai,namun ternyata masih ada yang jalan di tempat. Adapun faktor penyebabnya adalah faktor nonteknis di tingkat desa. (Ros-Nk)

Diberdayakan oleh Blogger.