Header Ads

Kemdikbud Anggarkan Dana Abadi Kebudayaan 5 Triliun Rupiah

foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menganggarkan dana abadi kebudayaan sebesar Rp 5 triliun. Alokasi dana abadi kebudayaan ini direncanakan akan dimasukkan ke dalam tahun anggaran 2020 agar dapat digunakan di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021.
"Jadi, dana abadi kebudayaan di 2019 dianggarkan, 2020 masuk ke dalam anggaran dan baru bisa digunakan di 2021," ujar Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid,  di Jakarta.
Alokasi dana abadi pendidikan bertujuan untuk menyelesaikan kendala mekanisme pengelolaan keuangan ketika melangsungkan kegiatan pemajuan kebudayaan. "Karena kegiatan kebudayaan ini sangat bergantung kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang itu kalau Presiden Jokowi bilang, itu new regime, akuntansinya susah," jelasnya.
Ia mencontohkan, saat menyelenggarakan kegiatan komunitas budaya, perbedaan standar biaya antara pemerintah dengan standar umum sangat berbeda. "Misalkan, standar biaya untuk kurator untuk seniman, itu tidak sesuai dengan harga yang ada di pasar," tukasnya.
Sehingga, penggunaan alokasi dana akan fokus kepada jenis pembiayaan yang sulit dibiayai. Kemudian, pengelolaan dana abadi kebudayaan, akan berbentuk hibah sehingga dapat mendukung kegiatan kebudayaan tanpa terkendala oleh mekanisme dan birokrasi keuangan.
Ia menjelaskan nantinya, terdapat kolaborasi kementerian untuk pengelolaan dana abadi kebudayaan. "Ini pengelolaan akan berkolaborasi, yang sudah pasti melibatkan antara Kemdikbud dengan Kementerian Keuangan," tuturnya.
Badan Layanan Umum (BLU) menjadi wacana skema dana abadi kebudayaan. Hal tersebut, tertuang dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjelaskan BLU sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Skema BLU, lanjut dia, berada di luar organisasi Kemdikbud. Sehingga, terdapat beragam komposisi unsur untuk berkontribusi di BLU. "Nantinya, akan ada dari Kebudayaan duduk disana, perwakilan masyarakat duduk disana, komunitas kebudayaan juga disana," jelasnya.
Arah penggunaan alokasi dana abadi kebudayaan akan memfokuskan kepada komunitas budaya. Hal ini ditempuh guna mendukung komunitas budaya yang masih inferior karena berada di luar jangkauan alokasi APBN. "Revitalisasi desa adat sudah masuk ke dalam alokasi APBN, perhatian terhadap tradisi pun sudah dicover APBN," ungkapnya.
Hanya saja, kegiatan komunitas yang banyak menghidupi kebudayaan di daerah sebetulnya di luar jangkauan APBN. "Itu karena ada banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi komunitas budaya seperti harus memiliki NPWP dan sebagainya," terangnya.
(Suara Merdeka)
Diberdayakan oleh Blogger.