Header Ads

Pemkab Pekalongan Berupaya Tingkatan Kualitas Sistem Informasi Akuntasi

KAJEN – Kebutuhan informasi yang cepat, relevan dan terpercaya menjadi hal yang utama bagi para pengguna informasi dalam pengambilan keputusan. Kehadiran teknologi informasi banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan serta sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem informasi akuntasi menjadi suatu kebutuhan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si melalui Sekretaris Daerah saat membuka kegiatan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah, di aula lantai I Setda, Senin (28/1/2019) pagi.

Bupati mengharapkan setiap pejabat pengelola keuangan (PPK) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menciptakan pengendalian internal yang semakin efektif dan efisien. 

“Hal ini guna menjamin pencapaian tujuan organisasi, keamanan sumber dana yang dikelola, ketaatan pada ketentuan yang berlaku, dan terpeliharanya data/informasi keuangan yang andal,’ ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menuturkan, Pemkab Pekalongan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam teknologi informasi guna meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi. Inovasi akuntansi terus dilakukan, dari sistem manual ke sistem aplikasi dan pada tahun 2019 ini ditingkatkan lagi dengan sistem penatausahaan keuangan berbasis online. 

“Diharapkan penerapan aplikasi berbasis online dapat mempercepat proses penatausahaan keuangan sekaligus dapat menghasilkan informasi keuangan yang cepat dan relevan guna membantu dalam pengambilan keputusan,” harap Bupati.

Kegiatan bimbingan teknis ini, kata Bupati, merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan dalam merespon tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

“Bimbingan teknis ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, profesionalitas aparatur pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan senantiasa konsisten, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Wiryo Santosa, S.IP.,MH dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan bimbinan teknis diselenggarakan selama 2 (dua) hari yakni Senin hingga Selasa (28-29 Januari 2019). Bimtek diikuti oleh seluruh sekretaris dan bendahara di seluruh OPD se Kabupaten Pekalongan. Pembukaan Bimtek dihadiri oleh para Asisten Sekda, dan para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan. 

Dalam kesempatan Bimtek tersebut, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM secara khusus menginformasikan bahwa Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia rencananya pada awal Februari 2019 nanti akan melakukan audit Laporan Keuangan Daerah (LKD) dengan menggunakan sistem baru yaitu sistem aplikasi. Untuk itu, Sekda mengharapkan seluruh OPD untuk menyiapkan SPJ dengan baik. “Cek kembali yang masih belum lengkap. Karena kelengkapan dokumen SPJ, itu berarti sudah 50 persen pekerjaan sudah terselesaikan,” tandas Sekda.

Tahun 2019 ini, kata Sekda, kita sudah menggunakan e-planning, e-budgeting di semua sistem. Sehingga manakala kita mengadakan kegiatan penatausahaan keuangan, sebelum mengeklik dicek kembali, diteliti kembali, jangan sampai ada hal-hal yang mestinya memerlukan koreksi kembali diklik. 

“Sistem ini kalau sudah klik masuk bisa dilihat oleh semua pihak. Karena ini sesuai tuntutan jaman, maka kita harus kreatif, inovatif, profesional, proporsional, tapi tidak keluar dari sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Diberdayakan oleh Blogger.