Header Ads

Workshop Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskuedes

KAJEN – Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seluruh desa (272 desa) yang ada di Kabupaten Pekalongan sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskuedes) pada tahun 2018 ini. Dan memasuki anggaran tahun 2019 seluruhnya menjadi online. Ini dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). SID ini juga dipersiapkan untuk mengakses layanan kependudukan, profil desa, tata kelola aset desa dan layanan masyarakat dalam rangkan pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat membuka kegiatan Workshop Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskuedes, di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (7/11/2018) kemarin. 

Workshop dengan tujuan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti, Kepala BPKP Jawa Tengah beserta jajaran, unsur Forkompinda, para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan. Dan diikuti oleh seluruh Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan.

Bupati mengungkapkan bahwa acara workshop itu sangat penting dan strategis terutama untuk membangun performance tata kelola pemerintah desa. Untuk itu, Bupati mengharapkan para peserta hendaknya dapat menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber dengan baik. Momen ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyerap pengetahuan dari narasumber.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, dana desa di Kabupaten Pekalongan sudah lumayan baik karena hampir tiap bulan kita mengadakan acara-acara seperti hari ini, terakhir kemarin kita juga adakan kegiatan sinkronisasi pengawasan dengan mengundang seluruh kepala desa dan bhabinkamtibmas. 

“Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman kita bersama dan saya bersyukur karena pada tahun 2018 hingga bulan Nopember ini kasus yang ada di desa-desa kita adalah zero alias tidak ada kasus yang menyangkut tentang pengelolaan dana desa. Apalagi setelah workshop ini saya kira akan menambah lagi bagaimana aspek kehati-hatian dan mengikuti sistem untuk mengelola dana desa,” ujar Bupati.

Di sisi lain, kata Bupati, Pemkab Pekalongan juga sudah mulai membangun tata kelola pemerintah menuju e-government yang berorientasi kepada keterbukaan informasi publik dan yang kita dorong adalah pemanfaatan single data sistem (SDS). Kemudian pada tahun 2019 nanti semua yang bersifat e-gov sudah kita integrasikan seperti e-planning dan e-budgeting.

Secara umum terjadi peningkatan secara kuantitatif dan kualitatif tentang dana desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. “Ada bocoran, untuk tahun 2019 ada dua syarat desa mendapatkan dana desa sebesar Rp 1 sampai Rp 1,3 Milyar. Syaratnya tahun 2018 clear and clean, tidak ada persoalan, terserap semuanya,” tuturnya.

Bupati mengatakan untuk tahun 2017-2018 penggunaan dana desa di Kabupaten Pekalongan bisa melakukan optimalisasi. Namun diharapkan pada aspek pemberdayaan masyarakat akan lebih dikuatkan kembali. 

“Kalau kemarin, kita masih fokus kepada pembangunan fisik di desa. Mulai tahun 2018 kita mendapat mandat untuk bagaimana 30% dari Rp 209 milyar atau sekitar Rp 62 milyar kita alokasikan untuk program spesifik padat karya tunai dalam rangka pengurangan angka kemiskinan di desa. Ini sudah mulai yang padat karya. Saya juga melaunching sendiri, manfaatnya sangat banyak. Ke depan mungkin seluruh program dana desa akan dipadatkaryakan. Jadi duit itu berputar di desa semua sehingga mendatangkan multiflier effect di desa dan tentu pertumbuhan ekonomi di desa akan semakin naik,” pungkasnya.

Workshop sehari tersebut menghadirkan narasumber yang sabfat kompeten di bidangnya, yakni antara lain Anggota Komisi XI DPR RI Prof. DR. Hendrawan Supratikno, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs. Gatot Darmanto, Ak.MBA,C.Fr.A,CA.,CRMA, QIA., Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah Heri Subowo, SE.,MPM,Ak.CIA,CFE, CA., Kasubdit Binpolmas Polda Jateng AKBP Hendro Widyanto, S.IK.(Ros-Nk)
Powered by Blogger.