Header Ads

Bupati Sosialisasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Foto:Bupati kunjungi job fair 2018 di GPU kajen
KAJEN - E-Goverment ini sudah ada sejak tahun 2003, sesuai dengan Perpres no. 3 tahun 2003, yang tidak hanya menjadi dikursus bagi pemerintah, tapi juga harus diaplikasikan secara baik diseluruh kalangan pemerintah. 

"Bupati mendapatkan mandat untuk mengambil langkah konkrit yang diperlukan, sesuai tupoksi yang kita miliki, yang jelas E-Goverment harus dilakukan secara nasional dan kondisional “ ungkap Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, S. H, M. Si dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di gedung Sekretarist  Daerah. Kamis, (13/09).

Sosialisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan pemerintah kabupaten Pekalongan merupakan langkah dalam pemanfaatan teknologi dan informasi yang ada di pemerintah kabupaten Pekalongan. 

Dalam pengembangan E-Goverment ini  memiliki tujuan diantaranya untuk meningkatakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

"Apalagi survei mengatakan bahwa konsumsi terbesar handphone diantaranya adalah Indonesia. Sekarang terbukti bahwa satu orang mempunyai lebih dari handphone," tutur Asip dalam awal sambutannya. 

Maka dalam situasi seperti ini, Bupati Asip Kholbihi memberikan arahan mengenai optimalisasi yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Yang mana memiliki aktivitas besar yaitu Data, Informasi, Sistem management dan  proses kerja secara elektronik.

"Jadi, kita sebagai penyedia Jasa untuk data dan bagaimana sumber informasi mampu dikelola menjadi kondisi yang siap publish. Jadi, masyarakat mampu mengetahui  informasi secara mudah dan murah." tandas Asip.
Dan Kedua, Penguasaan teknologi yang harus didedikasikan untuk melayani akses publik secara mudah dan murah. 

"Ini tugas kita bersama, kita harus memiliki sumber sumber informasi dari hampir seluruh OPD di kabupaten Pekalongan untuk bisa diakses oleh masyarakat secara mudah dan murah," lanjut Asip. 

Selanjutnya, Asip membahas mengenai konsep E-Goverment yang ada di kabupaten Pekalongan yaitu 4 macam jenis pengembangan Infrastruktur utama diantaranya  Infrastruktur E-Goverment, Infrastruktur Jaringan, infrastruktur Informasi, dan infrastruktur Aplikasi.

"Bisa kita lihat bersama, tentang kasus Pak Dasiri yang kedahuluan oleh media, padahal seharusnya pemerintah  yang mengawali informasi tersebut, lalu kemudian media mengambil informasi tersebut, seperti fenomena Pak Dasiri." tambah Asip terkait pentingnya infrastruktur informasi.

Selain itu, Asip juga menjelaskan tentang launching Smart Urgency di kabupaten Pekalongan untuk menyejajarkan kabupaten Pekalongan dengan daerah - daerah yang sudah lebih dulu maju E-Goverment nya dengan manggunakan Key word of Smart Urgency.

"saya sendiri memiliki banyak tagar (tanda pagar) untuk  kabupaten Pekalongan, seperti #LegendaBatikNusantara #BeautyOfBatikUrgency #InisiatifProgresif dan tage line tage line lainnya." tambah Asip. 

Terlepas dari itu, Asip menuturkan bahwa dari acara sosialisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpenting adalah bagi para peserta yang  akan mendapatkan pengetahuan untuk terus meningkatkan kualitas dalam menyelenggarakan Pemerintahan demi pelaksanaan kecepatan E-Goverment di wilayah kabupaten Pekalongan.

"Utamanya adalah dengan mendukung kegiatan Pemerintahan dibidang perencanaan, lalu dibagian pengadaan barang dan jasa serta kearsipan, kepegawaian dan pelayanan pengaduan. Saya berharap selesainya acara ini menjadi oleh-oleh bagi para E-Leadership dalam membangun kesadaran akan memanfaatkan E-Goverment." jelas Asip bagi para peserta. 

Asip juga menyinggung mengenai Casing dari E-Goverment yang akan dijalankan di kabupaten Pekalongan, yaitu dengan lebih mencerminkan kultur jawa atau basis local wisdom kabupaten Pekalongan. 

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, Ssos Msi dalam laporannya menyampaikan bahwa untuk menjalankan pemerintahan yang baik yang memenuhi tuntutan transparasi, akuntablitas dan menjamin partisipasi publik serta pelayanan publik meningkat kualitasnya, maka keberadaan teknilogi informasi komunikasi mutlak harus ada. 

Sebagai implementasi E Goverment ini Kementrian PUPR pada Tahun 2018 melaunching program  SPBE (sistem pmrntah berbasis elektronik) dimana Kabupaten Kota dan provinsi setiap thun harus memberikan report penyelenggaran pemerintahan yg selama ini dilaksanakan secara konvensional.


Powered by Blogger.