Header Ads

Bupati Sampaikan Pendapatnya Atas Penyampaian Raperda Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si menyampaikan pendapatnya atas penyampaian Raperda tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pekalongan,di ruang rapat DPRD Kabupaten Pekalongan di Kajen,Selasa (18/9).

Rapat Paripurna dihadiri Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH beserta kedua Wakil Ketua, para anggota DPRD, perwakilan Muspida, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., beserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Pekalongan dan tamu undangan lainnya.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD yang telah mengajukan Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Hal ini, kata Bupati, menunjukkan kepeduliaan DPRD dalam upaya meningkatkan perekonomian dan derajat kesejahteraan masyarakat khususnya terkait dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai dampak negatif atas usaha dan investasi yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan amanat ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

“Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan juga merupakan amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai tindaklanjut atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” terang Bupati.

Bupati berharap pengaturan dalam Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan akan lebih menekankan pada aspek-aspek, antara lain (a) peningkatan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan; (b) pemenuhan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan; dan (3) penguatan pengaturan tanggungajawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

“Kami berharap didalam pembahasan lebih lanjut agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kaidah, norma, dan batasan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan secara efektif dan tidak berbenturan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya. 
Powered by Blogger.