Header Ads

Pemerintah Lakukan Digitalisasi Keran BBM di SPBU

Pemerintah Lakukan Digitalisasi Keran BBM di SPBU
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas ( BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) bakal memberlakukan digitalisasi pada setiap keran pengisian BBM (nozzle) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Digitalisasi akan dilakukan di 5.518 SPBU.

Anggota Komite BPH Migas Saryono mengatakan bahwa dilakukan dalam rangka mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran. Dengan digitalisasi tersebut nantinya volume BBM yang keluar dari nozzle akan otomatis tercatat secara elektronik.

Data tersebut akan langsung tersambung dengan pusat data yang bisa diakses oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait, salah satunya BPH Migas.



Data tersebut, selanjutnya nanti akan digunakan pemerintah untuk menganalisis kebutuhan BBM dan membuat kebijakan.

"Harapannya, supaya pada waktu verifikasi dan pendataan serta pengendalian dalam rangka upaya menjamin ketersediaan dan distribusi (BBM bersubsidi) ke seluruh wilayah Indonesia dapat benar-benar terjamin sebagaimana mestinya," ujarnya Senin (13/8).

SPV Corporate ICT Pertamina Jeffrey Tjahja Indra mengungkapkan untuk menjalankan program tersebut pihaknya akan menggandeng PT Telkom (Persero) Tbk. Telkom akan bertugas menyediakan dan memasang infrastruktur digital di nozzle SPBU.

Sejak awal tahun, perseroan telah melakukan uji coba di 10 SPBU. "Kami menyadari kemampuan Pertamina untuk bisa menjangkau ke seluruh Indonesia terbatas, karena kami perusahaan energi. Untuk itu, kami menggandeng Telkom untuk bisa membantu," ujarnya.

VP Fuel Marketing Pertamina Jumali menambahkan selain mencegah penyalahgunaan, pemasangan teknologi digital juga dilakukan untuk memperbaiki pemantauan jumlah penyusutan (loses) BBM.


"Dengan digitalisasi, semua data tersedia sehingga kalau ada hal-hal yang tertinggal (missed) melacaknya gampang. Sekarang, kalau ada yang missed untuk mencari datanya susah dan memerlukan waktu," ujarnya.

BPH Migas menargetkan program digitalisasi ini selesai paling lambat sebelum 31 Desember 2018.

Terkait kebutuhan anggaran, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan mengungkapkan pihaknya dan Pertamina masih harus mematangkan skema kerja sama kedua perusahaan pelat merah dalam beberapa hari ke depan. Karenanya, Dian belum dapat membocorkan besaran anggaran untuk proyek sinergi BUMN ini.

"Tiga hari dari sekarang akan ada perumusan mengenai anggaran, kemudian konsep model bisnis dengan Pertamina. Jadi untuk anggaran belum bisa dijawab sekarang," ujarnya. 

(CNNIndonesia)  
Powered by Blogger.