Header Ads

Ini Aturan BI Soal Pembawaan Uang Kertas Asing

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa
MANADO - Bank Indonesia akan menerapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20 tahun 2018 mulai tanggal 3 September 2018, mengenai pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke dalam dan keluar Daerah Pabean Indonesia. 
Dalam PBI ini diatur pengenaan sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut, berupa kewajiban membayar denda.
Denda akan dikenakan kepada setiap orang atau korporasi yang melakukan Pembawaan UKA lintas Pabean dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kecuali Badan Berizin, yaitu Bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia.
"Aturan denda ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pembawaan UKA," tukas Kepala Departemen Pengelolaan Devisa BI Hariyadi Ramelan, Jumat (24/8).
Hariyadi mengatakan, dalam pelaksanaannya, pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada orang (orang perorangan atau korporasi) yang tidak memiliki izin dan persetujuan dari BI  adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Sanksi berupa denda juga akan dikenakan kepada Badan Berizin yang melakukan pembawaan UKA dengan jumlah melebihi persetujuan UKA oleh Bank Indonesia, sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Haryadi menegaskan, kebijakan terkait ketentuan pembawaan UKA ini bukan merupakan kebijakan kontrol devisa, namun sebagai upaya BI untuk memperkuat monitoring aktivitas pembawaan UKA.
(Suara Merdeka)

Powered by Blogger.