Indonesia Diminta Bantu Pembangunan di Selatan Filipina

(CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta - Filipina meminta Indonesia mulai menggerakkan sektor swasta untuk membantu pembangunan di selatan negaranya, terutama Mindanao, setelah undang-undang baru yang memberikan otonomi lebih luas diberlakukan di wilayah berpenduduk mayoritas Muslim itu.

Permintaan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Filipina Alam Peter Schramm Cayetano saat menemui Menlu Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (20/8).

"Filipina mengharapkan agar keterlibatan private sectors Indonesia dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang, termasuk di wilayah selatan Filipina, khususnya setelah diberlakukannya Bangsamoro Organic Law," kata Retno kepada wartawan usai pertemuan berlangsung.

Manila meminta Jakarta untuk memperbesar kontribusi untuk membantu pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah yang telah lama didera konflik sipil tersebut.

Undang-Undang Otonomi Bangsamoro diteken Presiden Rodrigo Duterte pada akhir Juli lalu dan telah diserahkan secara simbolis ke ketua kelompok pemberontak Muslim terbesar Filipina Selatan, Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Penerbitan UU otonomi ini merupakan faktor penting dalam mencapai kesepakatan damai dengan MILF yang kerap melancarkan pemberontakan di wilayah Mindanao sejak 1970an. 

UU tersebut menerapkan kesepakatan damai tahun 2014, di mana MILF bersedia menanggalkan tuntutan membentuk negara sendiri dan menyerahkan senjata.

Kedua kubu meyakini pembentukan daerah otonomi bisa menghalau kelompok ekstremis dan menarik investasi di wilayah yang dilanda kemiskinan parah dan pertumpahan darah akibat aksi kelompok-kelompok radikal bersenjata. 

Selain dalam bidang pembangunan, Indonesia-Filipina juga berencana mempekuat kerja sama pendidikan Islam di wilayah Mindanao.

Menurut Direktur Asia Tenggara Kemlu RI Denny Abdi, Filipina ingin belajar dari pengalaman Indonesia memberlakukan otonomi khusus di Aceh. Manila juga ingin belajar mendalami pendidikan Islam moderat untuk diterapkan di Mindanao.

"Di Mindanao ada sekitar 2.000 madrasah tradisional. Tak seperti madrasah di sini, madrasah di sana itu pure hanya mengajarkan pendidikan Islam saja tanpa ada pendidikan ilmu lain. Karena ada otonomi, pemerintah tidak bisa akses ke situ," kata Denny.

"Dulu pemerintah Filipina tak menganggap pendidikan Islam ini sebagai isu, tapi setelah kisruh Marawi, mereka mulai berpikir untuk mengantisipasi. Dan Indonesia masih terus coba kembangkan peluang kerja sama ini." 
(CNNIndonesia)