Header Ads

Guru Wiyata Bhakti Ngadu Ke DPRD,Tuntut jadi Pegawai Tetap Non-PNS

KAJEN - Pahlawan tanpa tanda jasa,sangatlah pas untuk disematkan kepada Guru Wiyata Bhakti,bagaimana tidak,mereka bekerja keras mengajar namun tidak mendapatkan gaji yang layak.Untuk itu ratusan guru SD dan SMP wiyata bhakti yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wiyata Bhakti (FKWB) Kabupaten Pekalongan menggelar audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan di Ruang Rapat Komisi D, Senin (30/7).

Para Guru WB tersebut,menuntut agar status tenaga honorer ditingkatkan menjadi pegawai tetap non-PNS,tunjangan kesejahteraan bisa lebih baik serta kembali bisa mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

Ketua Komisi D Kholis Jazuli mengatakan, selama ini gaji guru WB masih bersifat sukarela dari pihak sekolahan tempat mereka mengajar.

"Untuk itu, aspirasi agar mereka bisa dijadikan pegawai tetap nonPNS dengan gaji sesuai UMK bisa dikaji selama diperbolehkan oleh aturan yang ada.Jika harus ke Pemerintah Pusat, kami siap untuk mendampingi," tuturnya.

Menurutnya, Kabupaten Pekalongan masih banyak kekurangan guru. Disebutkan, untuk sekolah dasar masih kekurangan guru sekitar 1.400an guru dan untuk SMP sekitar 300-an guru. 

Sekretaris Dindikbud Widodo mengatakan, berdasarkan PP 48 pemda dilarang mengangkat tenaga honorer. Menurutnya, jika aturan memperbolehkan maka pemda akan memberikan yang terbaik bagi guru WB tersebut.

"Untuk tunjangan kesejahteraan, pada tahun 2019 tunjangan kesejahteraan antara yang pusat dan daerah akan disamaratakan sebesar Rp 500 ribu,"ungkapnya.

Sedangkan, untuk THR pihaknya akan mengusulkan kepada DPRD untuk bisa disetujui.


Sementara itu salah seorang Guru WB yang ikut dalam kegiatan tersebut,Nailis, guru WB dari SDN 02 Luragung, Kecamatan Kandangserang,mencurahkan keluh kesahnya menjadi guru honorer hingga bercucuran air mata.

Diceritakan,menjadi  guru adalah impian orang tuanya yang berprofesi petani,ia dikuliahkan oleh kakaknya di semarang untuk mendapatkan ijasah S1.

"Kami masih sering dinilai nyinyir oleh masyarakat.petintang petinting nganggo seragam gajine pira (pakai seragam, gajinya berapa) Untuk itu, kami mengharapkan agar ada legalitas hukum untuk kami," harapnya.

Guru honorer lainya menyebutkan bahwa sebentar lagi akan ada rekrutmen CPNS dan banyak guru WB yang terbentur batas usia sehingga tidak bisa mengikuti seleksi CPNS.

"Jika sekolah ada penambahan guru PNS,siapa yang menjamin nasib guru WB seperti kami ini tidak dibuang. Sudah banyak contohnya hal ini. Kami ada yang dikeluarkan atau dibuang secara halus, misalnya kami dipindah ke perpustakaan. Padahal, kemampuan kami adalah mengajar," tutur Perwakilan guru WB dari SDN 2 Mayangan, Wiradesa.

Untuk itu, legalitas status guru WB menjadi sangat penting. Legalitas itu sebagai payung hukum agar mereka bisa merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Apalagi, lanjut dia, hampir 99 persen pekerjaan di sekolah, mulai dari laporan BOS, aset, dapodik, dan lainnya, dikerjakan oleh para guru WB.



Powered by Blogger.