Header Ads

Menhub Budi Tanggapi Rencana Demo Ojek Online: I Love You

Menhub Budi Tanggapi Rencana Demo Ojek Online: I Love You
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membujuk pengemudi ojek berbasis aplikasi daring (online) agar mengurungkan niatnya untuk menggelar unjuk rasa pada pembukaan Asian Games 2018 di Jakarta. Budi mengklaim sebagian besar peserta demo itu akan batal berunjuk rasa.

"Laporan dari Pak Dirjen, sebagian besar kelompok itu setuju berdialog dan mencari solusi," ujar Budi saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/7).

Budi menyayangkan rencana aksi tersebut. Menurutnya, Asian Games merupakan hajatan bersama yang seharusnya disukseskan semua warga Indonesia selaku tuan rumah, termasuk para pengendara ojek online.


"Bahwa ada suatu demo, saya sebagai bapak, sahabat, ngapain mesti demo? Toh Kemenhub adalah sahabat-sahabat mereka," kilah Budi.

Sekitar 2 juta pengemudi ojol merencanakan demo besar pada 18 Agustus atau tepat di hari pembukaan Asian Games. Dalam rencananya, demo itu akan digelar di Gelora Bung Karno Jakarta dan Gelora Jaka Baring Sport City Palembang yang merupakan dua lokasi utama penyelenggaraan Asian Games 2018.

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono, dalam keterangan resminya, mengatakan aksi demo dilakukan berbarengan dengan pembukaan Asian Games 2018 karena belum ada kata sepakat soal payung hukum dan batasan tarif minimal ojek online. Mereka meminta kejelasan keberadaan ojol di Indonesia.

Soal permintaan kenaikan tarif, Budi mengklaim dirinya telah menekan pihak aplikator agar memberi pendapatan yang adil bagi para pengemudi. 


Budi mengaku sayang dengan keberadaan ojek online di Indonesia. Sebab karena inovasi tersebut, ada peluang kerja baru bagi banyak orang.

"Ojol ini saya terus terang bisa saya katakan, I love you. Saya senang dan cinta kepada mereka," imbuh Budi.

Pihak pengemudi ojol kerap mendesak pemerintah mengakui keberadaan mereka dalam kerangka hukum. Dengan demikian, mereka menilai hak dan kewajiban pengemudi bisa diatur oleh negara bukan oleh aplikator seperti yang selama ini terjadi. Itu sebabnya kelompok pengemudi ojol menggugat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar motor masuk sebagai transportasi umum yang diakui negara.


Namun, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Hakim menilai ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam beleid tersebut.
(CNNIndonesia)

Powered by Blogger.