Header Ads

DPRD Berikan Tenggang Dua hari Untuk Perbaikan Jalan Wiradesa - Bojong


Kajen - Kerusakan jalan raya bojong terutama di daerah waru hingga ketitang memang sudah semakin parah akibat terdampak pembangunan jalan tol. Bahkan sudah banyak masyarakat pengguna jalan yang menjadi korban akibat jalan rusak tersebut. Hal itu di ungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra, Hj Hindun MH saat mendampingi warga Wiradesa dan Bojong yang melakukan aksi demo pada (25/4) di pertigaan jalan Ketitang. Menurut Hindun kerusakan seharusnya tidak sampai separah ini jika pihak PBTR dan pihak pengelola dalam hal ini yaitu PT SMJ dan waskita lebih intens dalam melakukan perbaikan, seperti perataan jalan yang bergelombang atau pengurukan jalan yang berlubang.

Hindun mengatakan aksi ini wajar dilakukan karena masyarakat sudah terganggu kenyamanannya apalagi telah banyak yang menjadi korban akibat jalan rusak ini. Sebelumnya ia sudah mengutus Ketua Komisi C untuk mendampingi warga yang mengadu ke DPRD. Pada pertemuan tersebut selain perwakilan warga juga hadir perwakilan dari pihak-pihak terkait dan sudah dilakukan kesepakatan bersama. Dan dengan di berlakukannya kesepakatan itu maka pihak-pihak yang bertanggungjawab atas jalan rusak tersebut harus segera melakukan perbaikan dengan tenggang waktu dua hari.

Saya kira wajar jika masyarakat meminta jalan wiradesa – Bojong di perbaiki, karena memang sudah banyak yang menjadi korban “ kata Ketua Dewan


Lebih lanjut di katakan, dulu sebetulnya sudah ada kesepakatan dan kesanggupan untuk perbaikan. Akan tetapi perbaikan tersebut tidak di lakukan terus menerus sehingga jalanpun kembali rusak bahkan semakin parah. Seharusnya pihak pengelola tidak boleh berhenti melakukan perbaikan jalan selama truk-truk pembawa  muatan matrial itu masih beroperasi. Karenanya Hindun menegaskan, selama dua hari ini pihaknya akan memantau perkembangannya. Bila ternyata pengelola proyek pembangunan jalan tol tersebut tidak melakukan aksi apa-apa maka DPRD akan memanggil para pengelola,PBTR serta pihak-pihak terkait yang berkompeten .
Powered by Blogger.