Header Ads

9 Parpol Di Kabupaten Pekalongan Terima Bantuan

KAJEN -  Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sekaligus penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 Kab. Pekalongan Oleh BPK RI perwakilan Jateng untuk wilayah Sub Auditorat Jateng IV dilaksanakan di Aula BPK RI perwakilan Jateng,Jum'at (20/4).

Acara diawali dengan penandatanganan BAST LHP antara Ketua DPRD yang diwakili oleh Bp. Nunung Sugiantoro, ST dengan Kepala Perwakilan BPK RI , dilanjutkan antara Kepala Kesbangpol dengan Kepala Sub Auditoriat Jateng IV Bp  Ahmad Adib Susilo, SE, M.Sc, Ak, untuk kemudian diserahkan LHP 9 Parpol Penerima Bantuan Keuangan dari APBD TA. 2017.

Kepala Perwakilan BPK RI Jateng,Heri Subowo menyampaikan penyerahan BA Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Dana Bantuan Partai Politik dibagi menjadi 4 sub auditorat sesuai wilayah kerja BPK RI. Jateng I, Jateng II, Jateng III dan Jateng IV.

"Pada hari ini disampaikan kepada Wil Kerja BPK RI Perwakilan Jateng IV yaitu kota Tegal, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, kab. Batang, Kab. Tegal, kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Kendal, Kab. Banyumas," ujarnya.

Lebih lanjut, Hery mengungkapkan bahwa dari Wilayah Kerja BPK RI perwakilan Jateng IV terdapat 1 daerah yang tidak memiliki temuan dan dengan hasil baik sesuai dengan kriteria yaitu Kab. Pekalongan.

"Hasil ini tidak lepas dari kerjasama dan komunikasi yg baik antara Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol dengan pengurus Partai Politik," imbuh Hery.

Di Kantor Kesbangpol Kab. Pekalongan selama ini telah menyediakan posko konsultasi/ _coaching clinic_ Penyelesaian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik untuk para pengurus parpol, sehingga benar-benar dikawal dari mulai proposal pencairan hingga Laporan Pertanggungjawaban masing2 Partai Politik selesai.

Kantor kesbangpol Kab. Pekalongan selama 2 (dua) tahun terakhir juga telah memberikan bimbingan Teknis Kepada pengurus Partai Politik dengan narasumber dari BPK RI, Akademisi, Inspektorat daerah, BPKD sehingga pengurus Partai Politik dapat diberi pemahaman dasar Dana bantuan keuangan sehingga dapat menggunakan keuangan tersebut sesuai proporsi dan pedoman peraturan yang berlaku.

BPK RI Perwakilan Jateng dalam melakukan audit  tidak hanya memeriksa berkas LPJ scr administratif saja tetapi turun ke lapangan dalam Rangka Pembuktian atas apa yg telah di buat oleh Partai Politik.

Diharapkan kesbangpol wilayah lain dapat meniru atau mengadopsi langkah2 dan pendampingan yg ada di Kantor Kesbangpol Kab. Pekalongan sehingga dapat mendapatkan hasil yang baik dan sesuai kriteria.

"Kami berharap kantor Kesbangpol Kab. Pekalongan dapat mempertahankan kerjasama tersebut agar lebih baik dan terus baik," terangnya.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh delegasi dari Kabupaten Pekalongan antara lain Wakil Ketua DPRD Kab. Pekalongan, Nunung Sugiantoro, ST., Kepala Kesbangpol Kab. Pekalongan, Haryanto Nugroho SSTP., Kasi polwasnas Kesbangpol Kab. Pekalongan, Argo Yudha Ismoyo SSTP., Perwakilan 9 Pengurus Partai Politik penerima Dana bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD TA. 2017 Kab. Pekalongan, antara lain PKB diwikili oleh Drs. H. Zaenal Abidin, PDI P diwakili oleh Sumar Rosul SIP., GERINDRA diwakili oleh Dadi Utomo, GOLKAR diwakili oleh Moh. Aku, PPP diwakili oleh Lilis Sugiharti SE., DEMOKRAT diwakili oleh Rosul Hakim Sag, MA., PAN diwakili oleh Castro Handoyo S.pdi., PKS diwakili oleh M Rosyid Ridlo, dan HANURA di wakili oleh Soeharto.
Powered by Blogger.