Header Ads

Jenderal Myanmar Dijatuhi Sanksi Oleh AS Terkait Rohingya

AS Jatuhkan Sanksi kepada Jenderal Myanmar Terkait Rohingya
(Reuters/Yuri Gripas/File Photo)
Jakarta - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi bagi 13 individu yang dianggap Washington sebagai "pelaku pelanggaran HAM serius dan koruptor", termasuk seorang Jenderal Myanmar, Maung Maung Soe. Sanksi tersebut cukup mengejutkan, di saat Myanmar menjadi  sorotan internasional terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh militer  terhadap etnis Rohingya. Pasca serangan kelompok bersenjata Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) terhadap pos-pos militer Myanmar, 25 Agustus lalu, aparat melakukan operasi pembersihan. Sanksi itu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Global Magnitsky yang disahkan Kongres pada 2012 lalu. Individu yang terkena sanksi, seluruh asetnya terutama yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat akan diblokir.

Sanksi itu juga akan mengisolasi akses individu atau entitas dari sistem keuangan global.

Jenderal Maung Maung Soe disebut sebagai bertanggung jawab atas operasi militer yang diduga menewaskan lebih dari 1.000 etnis Rohingya sejak Agustus lalu.

AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengancam akan memberi sanksi bagi oknum  bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di negara Asia Tenggara tersebut. Keduanya juga menganggap tragedi kemanusiaan di Myanmar sebagai upaya pembersihan etnis oleh militer.

Pemerintah Myanmar belum memberikan tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan kepada Jenderal Maung Soe.
Selain Maung Soe, penasihat Presiden Sudan Selatan Salva Kiir yakni Benjamin Bol Mel, eks pemimpin Gambia Yahya Jammeh, miliarder Israel Dan Gertler, bersama 39 individu dan entitas juga masuk dalam daftar hitam sanksi tersebut.

Bol Mel dituding terlibat kolusi karena mendapat perlakuan istimewa dalam kontrak-kontrak pemerintahan. Jammeh, yang memerintah Gambia selama 22 tahun, dituduh melakukan pelanggaran HAM karena membunuh serta mengancam orang-orang yang dianggap mengancam rezimnya di masa lalu.

Adapun Gertler disangka memanfaatkan kedekatannya sebagai sahabat Presiden Republik Kongo Joseph Kabila untuk mengamankan kepentingannya terkait perjanjian bisnis tambang.
(Sumber : CNN Indonesia)



Powered by Blogger.