PM Jepang Tawarkan Pinjaman Rp 13,7 T untuk Bangun Myanmar

PM Jepang Shinzo AB (REUTERS/Athit Perawongmetha)

 Manila - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berjanji mengucurkan pinjaman sebesar 117 miliar yen atau setara Rp 13,7 triliun untuk bantuan pembangunan di Myanmar. Hal ini diumumkan saat PM Abe bertemu dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi di Manila, Filipina.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (14/11/2017), paket pinjaman dengan bunga rendah itu akan digunakan untuk pendanaan berbagai proyek, termasuk pembangunan infrastruktur dan pendanaan perusahaan kecil yang akan membantu menambah pendapatan wilayah pedesaan Myanmar.

Informasi soal pinjaman sebesar 117 miliar yen ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataan persnya.

Bantuan pinjaman ini disampaikan saat Myanmar dihujani kritikan dari berbagai organisasi HAM, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan berbagai negara terkait operasi militer di Rakhine yang memicu eksodus warga etnis minoritas muslim Rohingya. Sejak operasi militer digelar pada akhir Agustus lalu, lebih dari 600 ribu warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh.

Pekan ini, PM Abe dan Suu Kyi sama-sama menghadiri KTT ASEAN di Manila, Filipina. Selama berada di forum itu, Suu Kyi dilaporkan juga membahas isu Rohingya dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Yang terbaru, pejabat senior PBB, Pramila Patten menuding militer Myanmar telah secara sistematis memperkosa wanita Rohingya beramai-ramai dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya dalam operasi militer di Rakhine beberapa waktu terakhir.

Namun militer Myanmar menyatakan, penyelidikan internal tidak membuktikan tuduhan-tuduhan kekejaman yang dilakukan tentara mereka. Laporan hasil penyelidikan tersebut diposting di laman Facebook milik panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Dalam laporan itu disebutkan, menurut 2.817 orang yang diwawancarai dari 54 desa Rohingya, para tentara tidak menembaki warga desa tak bersalah, tidak memperkosa serta tidak melakukan kekerasan seksual terhadap kaum wanita. Militer juga tidak melakukan pembunuhan atau pemukulan warga desa ataupun pembakaran rumah-rumah warga.
(Sumber : Detik.com)