Header Ads

Kemnaker siapkan rencana aksi terkait konsensus ASEAN

Kemnaker siapkan rencana aksi terkait konsensus ASEANKementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan rencana aksi untuk menjalankan Konsensus ASEAN tentang Promosi dan Perlindungan Buruh Migran yang ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-31 di Filipina, Selasa (14/11).

Rencana aksi masing-masing negara itu selanjutnya akan dipelajari dan dibahas oleh ASEAN Committee of Migrant Workers (ACMW).

Semetnara itu, Maruli mengaku pemerintah Indonesia dari jauh-jauh hari telah menyiapkan kerangka rencana aksi guna menjamin terlaksananya konsensus perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara tersebut.

Sebanyak 10 kepala negara menandatangani konsensus terkait dengan hak pekerja migran, kewajiban negara pengirim, serta kewajiban negara penerima pekerja migran tersebut.

Dalam konsensus tersebut, hak-hak pekerja migran didefinisikan sebagai hak mendapatkan kunjungan dari anggota keluarganya serta menyimpan dokumen pribadi termasuk paspor dan dokumen izin kerja.

Selain itu juga untuk mendapatkan kesetaraan hukum ketika ditahan atau dipenjara saat menunggu masa sidang atau ketika ditahan untuk alasan lainnya dan menyampaikan keluhan kepada otoritas terkait serta mendapatkan bantuan dari perwakilan pemerintah di negara penempatan.

Menurut Hanif, penandatangan konsensus tersebut sekaligus membuka kebuntuan panjang pembahasan isu itu di mana selama 10 tahun, belum terjadi kata sepakat karena dipicu perbedaan kepentingan antara negara pengirim pekerja migran (Indonesia dan Filipina) dengan negara penerima (Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam).
(Antaranews.com)
Powered by Blogger.