Header Ads

Urus Akta Kelahiran Lebihi 1 Tahun Sejak Bayi Lahir,Tidak Perlu Lagi Putusan Pengadilan

KAJEN - Berbagai inovasi telah ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menyikapi berbagai permasalahan yang muncul di Dindukcapil.Hal ini pula yang menjadi perhatian KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dasar. Upaya dilakukan KOMPAK untuk mencapai tujuannya, antara lain yakni dengan menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Desain dan Konten Media Kampanye Percepatan Kepemilikan Identitas Hukum dilaksanakan pada Selasa (18/7/2017) di Hotel Horison Pekalongan.
 
FGD digelar dalam 2 (dua) sesi yaitu sesi pertama FGD yang terdiri dari unsur masyarakat penerima pelayanan sebagair pesertanya, dan sesi kedua dilaksanakan dengan peserta dari unsur OPD Kabupaten Pekalongan.
 
FGD Perumusan Desain dan Konten Media Kampanye Percepatan Kepemilikan Identitas Hukum dipandu oleh Rama dan Marsha dari Pusat Kajian Perindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapan UI). FGD menitikberatkan pada pelaksanaan pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Berbagai dinamika pelayanan Akta Kelahiran menuntut penyedia layanan untuk selalu sigap dan jeli menghadapi permasalahan kausalitas. Sebagai contoh, permohonan perubahan kutipan Akta Kelahiran kerap muncul saat tahun ajaran baru dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda.
 
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, Bambang Supriyadi menuturkan, Dinas Dukcapil melakukan terobosan penerbitan Akta Kelahiran yang melebihi satu tahun sejak lahir, tanpa perlu keputusan pengadilan. Sementara itu, terkait Akta Kematian, kesadaran masyarakat untuk mengurusnya masih rendah. “Akibat dari rendahnya pelaporan kematian, penduduk yang telah meninggal tidak dihapus dari data kependudukan. Sehingga kerap terjadi data ganda, dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Apalagi pemilihan umum telah menjelang kita,” jelas Bambang. Padahal Pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin yang sesuai ketentuan serta menjadikan Akta Kematian sebagai syaratnya.
 
Setelah Desain dan Konten Media Kampanye Percepatan Kepemilikan Identitas Hukum berdasarkan FGD tersebut disepakati, akan ditindaklanjuti dengan memaksimalkan berbagai media yang telah ada seperti pembuatan leaflet, banner, spanduk dan baliho. Peran dari mitra kerja juga perlu ditingkatkan guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengurusan dokumen kependudukan serta menyebarluaskan prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan. Adapun mitra kerja tersebut terdiri dari unsur kader PKK, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta tenaga sosial. Selain itu juga perlu memaksimalkan peran website Kabupaten Pekalongan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan.
 
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta kemudahan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Powered by Blogger.