Header Ads

Komisi A DPRD Minta Satpol PP Segera Eksekusi Toko Modern Yang Langgar Perda

KAJEN - Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan menyoroti Menjamurnya toko modern di Kabupaten Pekalongan hingga melemahkan pedagang lokal di Kota Santri. Bahkan, keberadaan toko modern itu dinilai banyak yang melanggar peraturan daerah (Perda), seperti melanggar jam buka dll.

 "Keberadaan toko modern ini terbukti melemahkan pedagang lokal di sini. Contohnya, anggota DPRD Pak Munadhir saja tokonya sampai tutup karena di dekatnya berdiri toko modern," ungkap anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kennedy, dalam rapat kerja gabungan dengan eksekutif untuk mensikapi toko modern di ruang rapat Komisi A, Selasa (4/7) sore.

Diungkapkan ada 48 toko toko modern di Kabupaten Pekalongan, dengan rincian 13 toko modern sudah diproses perizinannya, 6 toko modern diberi surat peringatan (SP) 3 karena tidak sesuai Perda, dan 11 toko mengantongi izin lama. Untuk enam toko modern yang diberi SP3 seharusnya pada 30 Juni lalu dieksekusi, namun hingga kemarin belum dilaksanakan oleh instansi terkait.

Kabid Penegak Perda, Satpol PP dan Damkar, Kusbiyanto, mengakui ada sejumlah toko modern berjejaring yang tidak sesuai Perda. Pihaknya bahkan sudah dua kali memanggil pihak manajemen toko modern tersebut untuk mencari jalan keluarnya. Eksekusi toko modern tersebut belum dilakukan, kata dia, karena ada libur panjang Lebaran, dan eksekusi hanya bisa dilakukan oleh penyidik PPNS. 

"Betul sudah terlambat 4 hari. Kami mungkin terlena dengan libur panjang, namun bukan berarti kami diam, karena dari rapat terakhir bersama Komisi A, kami sudah memanggil manajemen. Dalam penutupan kami sangat hati-hati karena ini sangat riskan, kehati-hatian itu semata-mata karena apapun yang nanti kita eksekusi (tutup) biasanya ada perlawanan hukum, dan kami harapkan tak ada permasalahan di kemudian hari," katanya.

Mendengar penjelasan Satpol PP tersebut, anggota Komisi A, Murdiyanto menagih janji karena pada rapat sebelumnya, sejak SP3 dilayangkan dan diberikan tenggang waktu 3 bulan, Satpol PP siap melakukan eksekusi, namun kenyataannya sama sekali belum dilakukan. 

"Beri waktu Satpol PP untuk menggelar rapat dengan pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi toko modern tersebut. Satpol PP juga perlu klarifikasi langsung ke lapangan," jelas Perwakilan Bagian Hukum,Agus.
Powered by Blogger.