Header Ads

DPRD Lakukan Public Hearing Penanganan Penanggulangan HIV AIDS

KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan berbagai upaya untuk memberikan payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan HIV AIDS, untuk itu DPRD Kabupaten Pekalongan menyusun rancangan peraturan daerah inisiatif tentang penanggulangan penyakit tersebut.Senin (12/05).

Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan, M Zaki menyatakan, public hearing atau uji publik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan tentang penanggulangan HIV AIDS ini digelar dengan menghadirkan narasumber dari LPM Universitas Sebelas Maret.ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan seperti dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kepala Puskesmas se-Kota Santri serta masyarakat.

"Untuk memaksimalkan raperda ini maka dalam acara uji publik raperda inisiatif DPRD tentang penangulangan HIV AIDS ini maka semua pemangku kepentingan diundang, dengan tujuan agar mendapatkan masukan agar raperda ini bisa maksimal."

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun menilai raperda ini memiliki peran strategis guna sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyakit HIV AIDS ini. Pasalnya, berdasarkan data yang ada jumlah penderita penyakit tersebut tergolong cukup tinggi. Mereka tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tirto, Wiradesa dan sebagainya. 

Diketahui, ketika rapat kerja antara Bapem Perda DPRD, Komisi D DPRD dan lembaga pembuat Naskah Akademik raperda inisiatif DPRD tentang penanggulangan HIV AIDS sempat muncul usulan perubahan judul yaitu ditambah kata Tuberculosis.

Ketua Bapem Perda DPRD Kabupaten Pekalongan, Dodiek Prasetyo mengatakan, pembahasan draf naskah akademik tentang raperda inisiatif tentang penanggulangan HIV AIDS hasil usulan Komisi D DPRD ini sudah kali ketiga dilaksanakan.

"Memang sudah muncul usulan penambahan judul dari pembahasan awal. Tapi dalam pembahasan selanjutnya disepakati bahwa judul raperda adalah penanggulangan HIV AIDS, sedangkan untuk Tuberculosis diatur dalam peraturan daerah terpisah.Persoalannya adalah pembahasan ini sudah diusulkan ke Bepem Perda 2017. " terangnya.

Anggota Bapem Perda DPRD, Samsul Bachri, meminta agar raperda penanggulangan HIV AIDS ini tidak hanya membicarakan penanggulangan saja, tapi langkah-langkah pencegahannya juga harus diatur dalam raperda tersebut.

"Secara aturan hukum diatasnya memang ada perbedaan pemberlakuan antara penyakit tuberculois dan HIV AIDS. Sehingga ia menyarankan agar dipisah antara perda penanggulangan HIV AIDS dan TB."
Powered by Blogger.