Header Ads

Rakor PPID Bahas Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Yang Dapat Meminimalisir Tindak Korupsi



KAJEN – Keterbukaan Informasi Publik menjadi keniscayaan bagi suatu pemerintah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Demikian disampaikan Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, H. Rahmulyo Adiwiwibowo, SH, MH dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Lantai 3 Gedung Setda  Kabupaten Pekalongan, Kamis (16/3). 

Rahmulyo yang menjadi narasumber dalam kegaitan tersebut memaparkan kebijakan informasi publik tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dijelaskan, tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebagaimana tercantum dalam pasal 3, antara lain yakni menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 

“Tujuan lainnya yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,” terang Rahmulyo. Selain itu, yakni untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan infomasi yang berkualitas. 

Informasi publik itu sendiri, definisinya yakni informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentigan publik. 

Sementara itu, definisi Badan Publik menuurt pasal 1 angka 3 UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

Sedangkan menurut Permendagri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 8, disebutkan, Badan Publik yakni Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.  

Informasi yang Dikecualikan
Mengenai informasi publik, lebih lanjut Rahmulyo menjelaskan, pada dasarnya, semua informasi dibuka, kecuali yang ditutup. Informasi yang ditutup disebut sebagai informasi yang dikecualikan. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, yakni informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yan berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan atau jika informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinkominfo, Hari Suminto, SH, MH, dalam sambutannya mewakili Bupati Pekalongan menyampaikan, menyusul susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemkab Pekalongan per 1 Januari 2017, PPID Pembantu di masing-masing OPD diminta segera dapat menyesuaikan. PPID Pembantu diharapkan dapat membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan, melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan menjadi bahan informasi publik, menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit selama 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan serta tugas-tugas lainnya sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Rakor PPID diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan dan dihadiri unsur Sekretariat PPID serta 70 PPID Pembantu yang terdiri dari PPID di seluruh OPD dan BUMD di wilayah Kota Santri sebagaimana laporan Kabid Kehumasan Dinkominfo selaku Sekretaris PPID, Tuti Haryati, S.STP, M.Si.   

Usai paparan dari Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori Sekretaris Dinkominfo, Anis Rosidi, S.Sos, M.Si yang menjabat Wakil PPID Kabupaten Pekalongan.
Powered by Blogger.