Header Ads

Anggota DPR RI Hendrawan Supratikno Bereaksi Atas Diundurnya Program Rob

KAJEN - Sangat menyedihkan memang persoalan rob di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan dan disini tentu saja peran Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan.Namun, program penanganan rob dari Pemerintah Pusat yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2017 ini diundur hingga tahun 2018. Oleh karena itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan X, Prof Dr Hendrawan Supratikno langsung bereaksi atas informasi pengunduran program penanganan rob tersebut.

"Sekitar dua minggu lalu, saya dihubungi Ibu Wakil Bupati Pekalongan (Arini Harimurti), katanya program rob dari pemerintah diundur tahun 2018. Saya langsung menghubungi teman-teman saya di Komisi V DPR RI
untuk memperjuangkan program ini tetap bisa dilaksanakan di tahun 2017 ini, sebab warga korban rob sudah sangat menderita," ujar Hendrawan ditemui usai serap aspirasi dan reses di Kecamatan Doro, Kabupaten
Pekalongan, Senin (6/3) petang.

Dijelaskan, pada tahun 2016, dia mengundang langsung Menteri PU PR,Basuki Hadimuljono, untuk meninjau langsung lokasi banjir rob di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Dari hasil kunjungan itu,
pemerintah akan membantu program penanganan bencana rob di Kabupaten Pekalongan dan direncanakan pada tahun 2017 ini.

"Saya akan memperjuangkan agar program ini tetap dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Kendalanya memang pemerintah kekurangan uang. Tahun lalu saja untuk menggaji pegawai negeri pemerintah mengeluarkan surat utang.Anggaran pemerintah berat, karena penerimaan pajak berkurang, sampai pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesti.Lumayan dapat Rp 115 triliun dari tax amnesti ini. Kalau ndak jebol
kita semua," ujar dia.

Dikatakan, selain menyerap aspirasi tentang persoalan rob, dalam masa reses itu, Hendrawan juga menyerap aspirasi tentang undang-undang desa. Sebab, desa saat ini mendapatkan alokasi anggaran cukup besar
yakni Rp 800 juta lebih. Oleh karena itu, dirinya ingin mendapatkan masukan tentang bagaimana penggunaannya di tingkat desa.

"Ternyata banyak kades yang menyalahgunakan dan sampai ditahan. Salah satunya di Desa Blimbing, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang  sudah ditahan kejaksaan," katanya.

Selain itu, ada misi khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati,untuk mengecek ketahanan pangan di daerah. Sebab, harga beras di perkotaan tidak turun, namun harga gabah di tingkat petani rendah.
Powered by Blogger.