Header Ads

Pemkab Pekalongan Perkuat Komitmen Penanganan Rob


KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan rob yang terjadi di wilayah Pantura Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut diperkuat dengan dilaksanakannya rapat pembahasan bersama Pemkab. Pekalongan dengan jajaran Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini dengan Kepala Balai Sungai Kementerian PUPR di Jakarta baru –baru ini.
 
Wakil Bupati Pekalongan, Ir. Arini Harimurti dalam laporannya kepada Kemeterian PUPR mengungkapkan harapannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR untuk dapat membantu pelaksanaan pembangunan atau penanganan permasalahan banjir rob di Kabupaten Pekalongan secepat mungkin. “ Saya berharap secara fisik penanganan rob pada 2017 sudah dapat tereaslisasi, mengingat kondisi masyarakat yang terdampak sangat memprihatinkan,” terang Arini.
 
Ditegaskan Arini bahwa Pemkab. Pekalongan siap membantu kelancaran pelaksanaan program penanganan banjir rob, yang rencanannya akan dilaksanakan dengan sistem sharing dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.” Pemerintah Kabupaten Pekalongan siap menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di lapangan,” tegas Arini.
 
Sementara itu, dalam pembahasan yang juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Kab. Pekalongan, Kepala Dinas PSDAESDM, Kab. Pekalongan serta Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab, Pekalongan serta PSDA Provinsi Jawa Tengah tersebut,  Direktur Sungai dan Pantai  Kemen PUPR, Ir. Hari Suprayogi, M.Eng  menyampaikan bahwa penanganan rob di Jawa Tengah menjadi prioritas Kemeterian PUPR termasuk yang terjadi di Kab. Pekalongan, dan diharapkan dapat terselesaikan dalam waktu dekat. Namun ditambahkan Hari bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kajian dan DED yang akurat dan mendalam, oleh karena itu pihaknya berjaji akan segera menyelesaikan Basic Desain penanganan rob supaya bisa diselesaikan di Tahun 2016.
 
“Harus ada kejelasan pembagian tugas dan tanggungjawab antara pusat, propinsi dan daerah karena ini tidak dapat diselesaikan oleh salah satu pihak saja, namun harus ada kerjasama dan sinergitas,” ungkap Hari.
Powered by Blogger.