Header Ads

Nota Kesepakatan KUA/PPAS Perubahan 2016 Ditandatangani,Raperda SOTK Disetujui

KAJEN – Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016 ditandatangani dan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Perda disetujui bersaama. Penandatanganan dan persetujuan bersama tersebut dilakukan oleh Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH., M.Si dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Wakil Ketua DPRD yaitu Nunung Sugiantoro, ST dan H. Achmad Khozin, ST. Disaksikan Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti, sebagian besar anggota DPRD, Muspida, Sekda beserta Kepala SKPD serta tamu undangan lain di ruang rapat paripirna DPRD Kabupaten Pekalongan,Selasa (23/8). 
 
Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengawali sambutannya menyampaikan bahwa kebijakan dalam penyusunan KUPA dan PPAS diarahkan pada kegiatan yang bersifat instruksional dan atau sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang diundangkan setelah Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016.
 
Disamping itu, kata Bupati, penyusunan KUPA dan PPAS juga diarahkan pada program/kegiatan yang mempunyai manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan yang mendesak dan atau bersifat lanjutan atau melengkapi kegiatan yang lain.
 
“KUPA dan PPAS Perubahan Anggaran 2016 ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan kita untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat,” terang Bupati. 
 
Lebih lanjut Bupati memaparkan secara umum PPAS dalam Perubaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan  direncanakan sebesar Rp 1.916.207.427.575,- atau bertambah Rp 61.769.361.966,- atau 3,33% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 282.608.189.082,-; Dana Perimbangan sebesar Rp 1.334.787.389.000,-; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 298.811.849.493,-.
 
Untuk anggaran Belanja Daerah setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2.137.799.389.152,- atau bertambah Rp 254.998.539.066,- atau 13,54%. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 221.591.961.577,- dan defisit ini akan dipenuhi melalui pembiayaan netto.
 
Sementara Anggaran Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dimana untuk Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 228.617.278.100,- atau naik sebesar Rp 193.229.177.100,- atau 546,03% yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2015, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan direncanakan sama dengan penetapan yaitu sebesar 7.025.316.523,-. Dengan demikian maka Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp 221.591.961.577,-. 
 
“Dari struktur Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana tersebut diatas maka secara riil terdapat defisit Rp 0,-,” ujar Bupati.
 
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati menyampaikan pendapat akhir terkait persetujuan bersama atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Perda. Antara lain Bupati menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Raperda yang telah disetujui bersama untuk disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerinta Pusat untuk dilakukan evaluasi/ persetujuan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
 
Selain itu, menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tertanggal 4 Agustus 2016, maka Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala SKPD agar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan penyusunan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2017, Organisasi Perangkat Daerah telah mengacu pada Perda ini.
 
“Segera selesaikan proses administrasi pengalihan PNS Daerah yang mengalami pengalihan urusan dengan mempedomani Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dan selesaikan proses penyusunan Peraturan Bupati terkait nomenklatur Perangkat Daerah dengan berpedoman Peraturan Menteri,” tegas Bupati.
 
Dalam kesempatan itu Bupati juga memerintahkan Sekda beserta Kepala SKPD untuk segera menyusun Peraturan Bupati terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda ini dan harus sudah selesai pada bulan Desember 2016, sehingga Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini sudah dapat dilaksanakan secara efektif mulai 1 Januari 2017.
Powered by Blogger.