Header Ads

Kesadaran Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian Masih Rendah



KAJEN - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, SH, M.Si menyambut baik kegiatan Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam kegiatan Sosialisasi Undang–undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Launching Akta Kematian,pada rabu (10/8).

Dikatakannya bahwa Pemkab. Pekalongan sangat mendudukung pelaksanaan berbagai program pemerintah terkait tertib administrasi kependudukan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab Pemkab. dalam melindungi hak sipil warga masyarakatnya.  



Dijelaskan Asip, ada beberapa aspek penting dalam UU Nomor 24 tahun 2013, yaitu ; Masa berlaku KTP elektronik seumur hidup, Data Kependudukan Kemendagri yang bersumber dari kab/kota sebagai satu-satunya data resmi untuk semua keperluan pelayanan publik, dan Penerbitan Akta Kelahiran yang semula ditempat peristiwa diubah di tempat domisili.

 “Disamping itu juga Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, RT wajib melaporkan setiap ada peristiwa Kematian, dan Pelayanan Adminduk berasaskan Stelsel Aktif atau jemput bola agar masyarakat merasa Pemkab. berpihak kepada masyarakat,” jelas Asip. 

Lebih lanjut Asip menyampaikan menurut data yang telah divalidasi oleh Data Kementrian Dalam Negeri terkait Kondisi demografi Kab. Pekalongan pada tahun 2016, bahwa jumlah Penduduk Kab. Pekalongan sebanyak 925. 649 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 468.396 jiwa, dan Perempuan 457.253 jiwa. Dari jumlah tersebut, Wajib KTP-elektronik Kabupaten Pekalongan sebanyak 747.818 jiwa, Penduduk usia 17 th sebanyak 16.699 jiwa, dan Penduduk usia 0-17 sejumlah sebanyak 303.955 jiwa. 

Sementara untuk pelaporan kematian dari Januari 2016 sampai sekarang sebanyak 1.987 jiwa, namun yang tercatat dalam kutipan akta kematian baru 213 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membuat Akta Kematian masih sangat rendah, kebanyakan dari mereka beralasan karena Akta Kematian kurang manfaatnya, berbeda dengan KTP, maupun Akta Kelahiran yang banyak digunakan dalam proses administrasi.

 “Bagi kecamatan yang sistem pelaporan kematiannya terbaik akan kami beri reward, saya akan terjun langsung ke lapangan,” tambah Asip. 

Ditambahkan Asip, dengan diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi tersebut diharapkan akan tercipta database kependudukan yang akurat karena berbasis pada NIK dari KTP Elektronik yang berlaku secara Nasional, serta Akta kematian. Disamping itu juga diharapkan pelayanan publik di berbagai sektor akan meningkat, dan yang tak kalah pentingnya Sosialisasi ini akan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsukan, 

 “Serta tidak ada lagi “simpang siur” perbedaan data kependudukan antara Dindukcapil, Kantor BPS dan KPU di Kabupaten Pekalongan. Nanti kita akan ada data base primer untuk mengetahui berapa populasi penduduk di Kab. Pekalongan,” tambah Asip. 

Tak lupa Bupati menghimbau kepada para kepala desa dan kelurahan agar berperan aktif mensosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk tertib administrasi. 

“Kecamatan dan Dindukcapil agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak sungkan dalam mengurus administrasi kependudukannya,” tegas Asip. 

             Asip juga memberikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah membentuk tim LAMPID (Lahir Mati Pindah Datang) yang bertugas mencatat seluruh data kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk di seluruh desa/kel dan kecamatan se Kabupaten Pekalongan.
Powered by Blogger.