Header Ads

Guru Dan TU SMK Yapenda Kedungwuni Tuntut Kepsek Untuk Diganti Lantaran Dinilai Tidak Transparan

KAJEN - Lantaran menilai Kepala Sekolah SMK Yapenda Kedungwuni tidak transparan dalam mengelola keuangan sekolah,puluhan guru dan pegawai tata usaha (TU) SMK Yapenda Kedungwuni menggelar audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan di Gedung Dewan, Senin (1/8).

Salah seorang guru, Aminto, mengatakan, kepala sekolah selama ini dinilai tidak transparan dalam mengelola keuangan sekolah dan tidak ada koordinasi dengan jajaran guru dan TU di sekolahan itu. Menurutnya, sejak tahun 2013 hingga sekarang, dana yang dikelola sekolahan mencapai Rp 999 juta. Namun, pengelolaannya dinilai tidak transparan, seperti tidak pernah diumumkan ataupun ada penjelasan tentang pengelolaan dana yang ada di sekolahan. Oleh karena itu, mereka menuntut agar kepala sekolah dicopot dan diganti yang baru.

Guru lainnya, Fairuz, juga menyatakan hal senada. Menurutnya, kepala sekolah tidak transparan dalam mengelola anggaran di sekolahan. Keluhan serupa juga dilontarkan oleh bendahara sekolah, Tri Lestari. "Kami ingin kepala sekolah diganti," tandas dia.

Wakil Ketua Komisi D, Nurkholis, menyatakan, puluhan guru dan pegawai TU SMK Yapenda Kedungwuni mengadukan persoalan tidak transparannya kepala sekolah setempat dalam mengelola anggaran di sekolah, seperti pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu, kepala sekolah dinilai tidak bisa menjaga kepemimpinannya. Oleh karena itu, guru dan pegawai TU meminta kepala sekolah, LS, diganti.

"Ketidaktransparan ini di antaranya dalam pengelolaan keuangan tidak ada laporan atau diumumkan. Bendahara di sekolahan itu seperti kasir. Tidak tahu pengelolaan keuangannya seperti apa," kata Nurkholis.

Menurutnya, dengan ketidaktransparan itu, pihak guru dan TU khawatir mutu sekolahan menurun. Indikasi itu sudah ada. Misalnya, jumlah murid kian merosot, dari semula 600 murid menjadi 300 murid. Para guru dan TU sudah pernah mengadukan persoalan itu kepada pengurus yayasan, namun pengurus hanya melakukan pembinaan. Namun, dalam praktiknya, kepala sekolah dinilai belum berubah.

"Oleh karena itu mereka mengadu kepada DPRD, agar kepala sekolah diganti. Yang ngangkat kepala sekolah pengurus yayasan. Seluruh guru dan TU hadir di sini. Yang tidak hadir wakil kepala sekolah dan kepala sekolah," katanya.

Dikatakan, dari audiensi itu, Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan akan meminta izin dari Pimpinan Dewan untuk bisa bertemu dengan pihak pengurus yayasan, sehingga persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu, Komisi D meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan mengambil peran dalam kisruh di SMK Yapenda Kedungwuni tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dra Sri Sugiarti, dalam pertemuan itu, menyatakan, selama ini dari pihak sekolah laporan keuangan langsung ke pusat. Pihaknya hanya mendapat tembusan saja. Oleh karena itu, jika dari pusat tidak ada persoalan, maka dinas pun senada dengan itu.

"Untuk pembinaan, jika sesuai dengan tupoksi, maka dinas siap. Untuk mengganti kepala sekolah, bukan kewenangan dinas, namun pihak yayasan. Audit keuangan bisa dilakukan oleh yayasan atau inspektorat," ujarnya.
Powered by Blogger.