Header Ads

Ditjen Dukcapil Kemendagri Launching Akta Kematian Dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pekalongan

KAJEN Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan Sosialisasi Undang–undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Launching Akta Kematian serta Penyerahan KTP Elektronik bagi pemula Tahun 2016 yang digelar di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.  Rabu ini (10/8). 
 
 Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam skala Nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pribadi pemegang dokumen kependudukan.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH sesaat setelah melauncing dokumen tersebut menyampaikan bahwa penduduk harus diberikan kebahagiaan, dan salah satu kebahagiaan tersebut adalah dengan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat terkait dengan data kependudukan termasuk memberikan Akta Kematian dan KTP El bagi masyarakat.

Lebih lanjut Dirjen mengatakan bahwa paradigma baru, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedang melakukan Revolusi Administrasi Kependudukan dimana semua data kependudukan berbasis pada Kementrian Dalam Negeri yang dasarnya adalah Nomor Induk Kependudukan. “NIK berlaku seumur hidup. Setiap program apapun bila memakai NIK maka akan diperoleh data yang akurat,” ujar Dirjen. 

Sementara itu terkait dengan Akta Kematian, Dirjen menganggap sebagai produk yang sangat penting namun selama ini seringkali diabaikan. Padahal disamping pencatatan Akta Kelahiran, dan perekaman KTP, Pencatatan Akta Kematian juga diperlukan untuk memperoleh data penduduk yang sebenarnya. “Kalau belum terbiasa menggunakan dokumen kependudukan maka akan kita paksa, karena nantinya semua dokumen kependudukan akan berbasis pada Nomor Induk Kependudukan. Bagi penduduk yang belum melakukan perekaman KTP – El, bila sampai dengan September 2016 belum melakukan perekaman, maka NIK yang bersangkutan akan dinon-aktifkan sehingga semua pelayanan akan tertutup bagi yang bersangkutan,” tegasnya.  

 Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinakertransduk Propinsi Jawa Tengah; FKPD Kab. Pekalongan; Sekretaris Daerah beserta Asisten dan Kepala SKPD se-Kabupaten Pekalongan; Kepala Puskesmas serta Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pekalongan; dan Peserta Sosialisasi serta dihadiri pula oleh Kepala Dindukcapil daerah tetangga.  

Di bagian lain Kepala Dindukcapil Kab. Pekalongan Risnoto, SH, MSi melaporkan maksud dan tujuan kegiatan yang diikuti oleh 430 orang tersebut adalah agar masyarakat lebih mengetahui pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil dalam bermasyarakat dan bernegara. “Sasarannya adalah tertib dokumen kependudukan,” ungkapnya.
Powered by Blogger.