Header Ads

Volume Sampah 2000 Meter Kibik Per Hari,DPU Akan Tambah Tenaga Kebersihan

KAJEN - Luas wilayah Kota Santri  836,13 Km persegi ternyata tidak sebanding dengan jumlah tenaga kebersihan hanya 122 orang, ditambah tenaga pegawai tak tetap 78.Untuk itu DPU Kabupaten Pekalongan berencana menambah tenaga kebersihan,

Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada DPU Kabupaten Pekalongan, Untung mengatakan "Secara ideal dengan luas wilayah Kabupaten Pekalongan seharusnya 400 orang. Namun sekarang ini hanya 122 orang ditambah pegawai tak tetap 78 orang," Selasa (26/7).

Sebelumnya, Bupati Asip Kholbihi, di hadapan jajaran ASN di DPU Kabupaten Pekalongan menegaskan akan menambah petugas kebersihan menyusul adanya Kota Santri mendapatkan predikat sebagai daerah terkumuh di Jawa Tengah yang dirilis oleh Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP).

Kasubbag UPT Sampah pada DPU Kabupaten Pekalongan, Luthfiyah mengatakan, berdasarkan data volume sampah di Kota Santri setiap harinya mencapai 2000 meter kibik lebih.

Padahal, kata dia, kemampuan petugas kebersihan di lapangan terbatas. Menurutnya, hanya sekitar 192 meter kubik saja yang bisa tertangani setiap harinya.

Karenanya, ia meminta kepada masyarakat untuk memperhatikan tentang pengelolaan sampah. Ia mengharapkan warga membuang sampah di tempat yang telah disediakan serta merawat tempat sampah yang telah ada.

"Volume sampah yang paling banyak berasal dari pasar tradisional, seperti di Kedungwuni, Wiradesa dan kawasan Gemek, Kedungwuni," katanya.

Kabid Kebersiahn dan Pertamanan, Untung menambahkan, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Kabupaten Pekalongan yang berada di Bojonglarang, Kajen diprediksi akan mampu menampung sampah lima hingga enam tahun mendatang.

Karenanya, lanjut dia, program sampah regional yang sempat gagal pada tahun lalu, saat ini akan dimulai disusun kembali. "Kami saat ini menunggu Perda RT RWnya sebagai rujukan resminya. Sekarang ini konsep TPA memang tidak bisa per daerah, tapi harus regional. Berdasarkan peraturan penanganan sampah juga menjadi kewenangan masyarakat, bukan pemerintah saja," katanya.
Powered by Blogger.