Header Ads

Patrialis Akbar Dari MK RI Kunjungi Kabupaten Pekalongan



KAJEN – Untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat di Kabupaten Pekalongan bahwa negara kita memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kepentingan rakyatnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan hari ini (22/7) menggelar kegiatan Sosialisasi Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Otonomi Daerah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan di Kajen. 

            Menurut Dr. H. Patrialis Akbar, SH, MH yang juga Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI, kegiatan ini sekaligus sebagai sebuah pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara terutama yang berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita. “Ini merupakan kegiatan yang positif, karena dengan kegiatan ini kita bisa menyampaikan langsung kepada masyarakat di Kabupaten Pekalongan pada khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang tentunya ada hubungannya dengan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi,” jelanya. 

            Senada dengan Patrialis, Bupati Pekalongan H. Asif Kholbihi, SH, Msi saat memberikan sambutannya dalam acara tersebut mengatakan bahwa kegiatan yang dihadiri pula oleh Ketua DPRD, Para Anggota FKPD dan juga Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Antono tersebut sangat strategis  karena didalamnya akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga pengawal konstitusi. 

Menurut Asip,  negara ini akan tegak dan beres bila konstitusi di negara ini beres dan juga dita’ati oleh warga masyarakat. “Di tangan MK dinamika perkembangan ketatanegaraan yang cepat dan dinamis akan dilakukan,” ujarnya. 

            Lebih lanjut Asip mengharapkan dengan berinteraksi langsung dengan salah satu pengawal konstitusi di negara kita ini, akan terjadi transformasi pengetahuan dari lembaga MK yang selama ini hanya dikenal masyarakat melalui media saja. “Kepada para Kepala SKPD, mulai hari ini kta harus belajar untuk tepat, mengingat arus regulasi berjalan begitu dinamis,’ harapnya. 

Ditegaskannya pula agar para Kepala SKPD dan peseta yang lainnya untuk tidak sampai menggunakan produk regulasi yang telah dirubah oleh MK. “Rajin-rajinlah membuka website MK untuk mendapatkan sumber hukum yang aktif. Jangan sampai terlambat untuk mendapatkan produk hukum yang terbaru,” pesannya
Powered by Blogger.